Semarang, 92.6 FM-Sampai dengan saat ini, sudah ada 44 kabupaten/kota se Indonesia yang telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC). Sementara, angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan secara nasional sudah 182,5 juta jiwa atau sekira 72 persen.
Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan untuk di Jawa Tengah, tingkat kepesertaannya masih di bawah nasional. Yakni baru mencapai 69 persen saja, atau sekira 24,1 juta dari 36,2 juta penduduk di Jawa Tengah.
Oleh karena itu, perlu ada kerja sama yang dibina dengan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan kepesertaan di wilayah Jawa Tengah. Salah satunya, pemerintah daerah didorong membuat peraturan yang memaksa pengusaha mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Pemerintah daerah yang didorong membuat peraturan mendukung Universal Health Coverage adalah Kota Semarang, Tegal dan Boyolali.
“Kami akan melakukan kerja sama dan meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah setempat, agar bisa meningkat jumlah pesertanya. Mungkin upayanya, dengan menerbitkan aturan yang memaksa pengusaha dan masyarakat mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” kata Andayani, Jumat (6/10).
Andayani menjelaskan, untuk bisa mencapai 100 persen Universal Health Coverage 2019, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait data kependudukan. Karena, kendala yang dihadapi belum adanya data resmi terkait warga belum menjadii peserta JKN.
“Yang jelas, perlu ada koordinasi untuk meningkatkan kepesertaan JKN secara nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Divre VI Jateng-DIY Aris Jatmiko menambahkan, untuk di wilayahnya yang akan didorong Universal Health Coverage pada tahun ini adalah Kota Semarang, Salatiga, Surakarta dan Kabupaten Purbalingga. (Bud)
