Semarang, Idola 92.6 FM – Salah satu tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita bangsa, mengembangkan kehidupan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, tujuan mulia keberadaan parpol yakni mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945; dan menjaga keutuhan NKRI.
Tahun 2018 dinilai sebagai tahun pertaruhan bagi partai politik karena eksistensinya akan ditentukan. Pemilu 2019 menjadi pemilu pertama di negeri ini yang menggabungkan hari pelaksanaan pemilu presiden dengan pemilu anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten pada 17 April 2019. Dengan penyatuan itu, program partai atau ikatan sejarah dengan partai tak akan mampu menandingi daya tarik tokoh. Dampaknya, akan serius bagi partai yang tak mempunyai figur untuk dipertandingkan dalam kontestasi itu.
Namun, di sisi lain, muncul fenomena calon kepala daerah yang diusung dari kalangan non-partai politik. Hal itu mengindikasikan minimnya institusionalisasi ideologi kepartaian di tubuh parpol di Indonesia. Partai politik menguatkan diri hanya sebagai agen, bukan sebagai lembaga demokrasi. Hal itu menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw, merusak pelembagaan ideologi partai. Partai seolah hanya berperan sebagai agen atau broker untuk mencapai kekuasaan. Bukan Lembaga yang bisa menjadi tumpuan harapan rakyat karena kesamaan ideologi.
Lantas, bagaimana mendorong parpol agar lebih menghayati peran krusialnya dalam turut menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara? Apa pula yang membuat saat ini, parpol cenderung hanya sebagai berperan sebagai agen atau broker untuk mencapai kekuasaan, bukan Lembaga yang bisa menjadi tumpuan harapan rakyat karena kesamaan ideologi? Dari mana upaya memperbaiki kondisi itu?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nanti kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Prof Siti Zuhro (peneliti senior politik LIPI) dan Wasekjen PKB KH Maman Imanulhaq. (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
