Bagaimana Mencegah Kongkalikong Korupsi APBD?

Semarang, Idola 92.6 FM – Proses pembahasan yang tidak transparan di DPRD membuka peluang eksekutif dan legislatif kongkalikong untuk mencari keuntungan dari APBD. Biaya politik dan politik uang membuat korupsi anggaran terus ada. Sejumlah kasus yang diungkap KPK memperlihatkan bahwa DPRD yang seharusnya mengkritisi usulan program dan nilai anggaran dalam APBD ternyata ikut bekerjasama dengan eksekutif atau pemerintah daerah mencari keuntungan dalam proses pembahasan dan persetujuan APBD.

Modus semacam itu terungkap dalam penetapan sebanyak 38 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, sebagai tersangka oleh KPK, baru – baru ini. Mereka diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan di periode tersebut. Dalam kasus lain, sebanyak 18 anggota DPRD kota malang juga ditetapkan oleh KPK karena diduga menerima suap dari walikota malang non aktif Mochamad Anton terkait pembahasan APBD kota malang 2015. Kasus lain juga terkuak di Provinsi Jambi dimana Gubernur Jambi Zumi Zola telah ditetapkan sebagai tersangka. Mantan artis tersebut diduga terlibat kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2018.

Korupsi secara berjamaah ini tentu saja menjadi keprihatinan sebagian besar masyarakat. Tidak hanya di 3 daerah itu, daerah-daerah lain juga dinilai memiliki kecenderungan serupa. Mekanisne pembahasan APBD antara eksekutif dan legislatif masih menjadi celah terbesar terjadinya korupsi di pemerintahan daerah.

Lantas, bagaimana mencegah korupsi APBD yang dilakukan secara kongkalikong oleh eksekutif dan legislatif? Adakah cara atau celah yang bisa dilakukan rakyat agar pembahasan APBD dilakukan secara transparan?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaa itu, nanti kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Dadang Trisasongko (sekretaris jenderal Transparency International Indonesia (TII)) dan Muchamad Ali Safa’at (pengajar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Malang). [Heri CS]

Berikut diskusinya:

Artikel sebelumnyaIda Inginkan Perempuan Jadi Motor Penggerak Pengurangan Kemiskinan di Jateng
Artikel selanjutnyaTerpilihnya Anwar Usman sebagai Ketua MK, Mampukah Memulihkan Kembali Marwah MK?