Semarang, Idola 92.6 FM – Peta koalisi partai politik untuk Pemilihan Presiden 2019 perlahan-lahan mulai terlihat, beberapa bulan jelang pendaftaran bakal capres dan cawapres Agustus 2018. Meski semuanya masih bisa berubah sampai ada pendaftaran di KPU, namun setidaknya sudah ada peta koalisi yang mengarah kepada tiga poros. Dari itu yang mengemuka kegaduhan peta koalisi menjurus pada perebutan kursi Cawapresnya.
Hal itu juga bisa kita lihat di jalan-jalan yang mulai dipenuhi baliho-baliho raksasa sosok-sosok yang mulai pasang badan mendeklarasikan siap maju menjadi cawapres. Ini seolah menjadi strategi meraih simpati publik, agar dilirik kandidat capres terkuat petahana Joko Widodo ataupun hendak meningkatkan elektabilitasnya.
Pertama, adalah poros koalisi pendukung Presiden Joko Widodo sebagai petahana. Lima partai politik sudah mendeklarasikan secara resmi dukungan ke Jokowi, yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Hanura. Poros kedua, yakni Partai Gerindra dan PKS. Kedua partai politik ini sejak awal pemerintahan Jokowi menyatakan diri sebagai oposisi dan masih konsisten hingga saat ini. Hubungan kedua parpol semakin dekat setelah berkoalisi di sejumlah pemilihan kepala daerah, termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berhasil dimenangkan.
Kemudian, poros ketiga, kemungkinan terdiri dari Partai Demokrat, PKB, dan PAN. Dua partai yang disebut terakhir sebenarnya saat ini adalah pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Namun, kedua parpol ini sama-sama belum mendeklarasikan dukungan ke Jokowi untuk Pilpres 2019. Bahkan, PAN kerap kali mengambil kebijakan yang berseberangan dengan pemerintah. Kedua parpol ini juga sama-sama berambisi mengusung ketua umumnya sebagai capres atau cawapres.
Lantas, membaca arah peta koalisi jelang pilpres 2019, apakah besaran proporsi kursi menentukan posisi Cawapres? Benarkah koalisi yang terjalin sesungguhnya membuktikan pragmatisme partai politik bukan karena aspek ideology partai? Akankah Pilpres 2019, peta koalisi akan mengulangi dua koalisi besar seperti pada 2014 lalu?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber yakni: Prof Syamsudin Haris (Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dan Hendrawan Supratikno (Ketua DPP PDI Perjuangan). [Heri CS]
Berikut diskusinya:
