Semarang, Idola 92.6 FM – Pada forum Indef School of Political Economy (ISPE) di London Inggris, Desember lalu, Duta Besar RI untuk Polandia Peter Gontha mengawali ceramahnya dengan suatu kritik serius bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sumber kemiskinan.
Kritik Peter Gontha tersebut, membuat hati kita menjadi sesak. Selain sebagai negeri maritim yang ditandai dengan potensi kepulauannya, Indonesia dikenal sebagai Negara agraris. Namun, sayangnya, dua sektor itu seolah justru kerapkali tak mendapat perhatian serius. Faktanya, masih banyak para nelayan ataupun petani kita masuk dalam kategori belum sejahtera.
Merujuk pada opini Bustanul Arifin-Guru Besar Ekonomi Pertanian Unila, setelah hampir memasuki tahun terakhir dari Kabinet Kerja Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, kinerja sektor Pertanian belum banyak menjadi basis ekonomi Indonesia seperti amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. Pertanian dalam arti luas tumbuh 3,81 persen per tahun.
Capaian itu, sebenarnya tak terlalu buruk mengingat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,06 persen pada 2017. Masyarakat tak akan berharap pertumbuhan pertanian mencapai 6 persen seperti era 1980-an ketika pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen. Artinya, sektor pertanian belum mampu menjadi pengganda pendapatan dan pengganda lapangan kerja bagi perekonomian Indonesia.
Dan, kini, pertanian yang masih belum berkembang signifikan, sudah berada di era Revolusi Industri 4.0. Di era ini, teknologi telah menjadi sebuah hal yang mempermudah aspek-aspek kehidupan manusia. Perkembangan-perkembangan tersebut telah sampai pada tahap yang lebih jauh, seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, nanotechnology, dan 3D printing yang membawa manusia kepada teknologi yang termutakhirkan. Dalam perjalanannya, revolusi ini diperkirakan akan lebih mempergunakan mesin canggih sebagai tulang punggung produksi.
Hanya saja, siapkah para petani menghadapi perubahan tak terelakkan ini? Bagaimana masa depan nasib petani di era Revolusi Industri 4.0? Ini yang akan kita diskusikan. Strategi apa yang mestinya dilakukan pemerintah dalam mengawal pertanian di era revolusi Industri 4.0? Stimulus apa yang mestinya diberikan sebagai bentuk kehadiran Negara pada kesejahteraan para petani?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami nanti akan berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Muhammad Nur Uddin (Sekretaris Jendral API (Aliansi Petani Indonesia), juga tenaga ahli Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI) dan Prof Bustanul Arifin (Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung & Ekonom Senior Indef). [Heri CS]
Berikut diskusinya:
