Bagaimana Mewujudkan Kolaborasi Semua Pemangku Kepentingan dan Kebijakan untuk Menghasilkan Inovasi di Bidang Pendidikan?

Semarang, Idola 92.6 FM – Kolaborasi semua pemangku kepentingan dan kebijakan mesti diperkuat untuk menghasilkan berbagai inovasi di bidang pendidikan. Pendidikan sebaiknya tak dipandang sebatas pengajaran akademik dan keterampilan tetapi juga menumbuhkan kreativitas dan empati.

Demikian dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam Konferensi Pendidikan Indonesia di Jakarta baru-baru ini. Menurut Nadiem, konsep pendidikan merupakan perubahan pola pikir pro tumbuh kembang generasi muda sehingga tercipta buidaya membangun. Pendidikan jangan bertujuan hanya agar siswa mencapai cita-cita tetapi berkontribusi kepada masyarakat atau problem solving bagi persoalan di masyarakat.

Tantangannya menurut Nadiem adalah memastikan masyarakat tak meletakkan semua beban pendidikan kepada pemerintah karena pendidikan terjadi di semua tempat. Kesadaran warga diperlukan demi menumbuhkan budaya agar pendidikan karakter berkesinambungan dan siswa berani mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Sehingga, menurut Nadiem, sekolah di semua jenjang mesti membuat kegiatan berdasarkan makna Pancasila, tak sekadar jargon, tetapi mempraktikkan nilai toleransi, kerja sama, saling menghargai, berpikir logis, kreatif, inovatif, dan berani mencoba dalam keseharian.

Kita percaya bahwa pemikiran saja tidak cukup! Pemikiran yang baik mesti dibarengi dengan kebijakan dan eksekusi kebijakan yang baik—mengingat seringkali pemikiran yang baik tak dibarengi dengan eksekusi yang baik pula.

Lantas, membaca pemikiran mendikbud dan visinya tentang pendidikannya, kita bukan hanya setuju tapi juga sangat mendukung. Namun yang menjadi pertanyaan–karena ini kebijakan yang sifatnya top down maka bagaimana mewujudkan hal ini? Kira-kira mesti mulai dari mana? Bagaimana pula komitmen pemerintah daerah tentang itu?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen dan Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Undip Semarang Yuwanto,Ph.D. (Heri CS)

Berikut diskusinya:

Artikel sebelumnyaKSEI Terus Dorong Masyarakat Semarang Melek Pasar Modal
Artikel selanjutnyaRealisasi Target Investasi 2019 Sudah Mencapai 99,6 Persen