KPU Jateng Minta KPU Klaten dan Boyolali Petakan Potensi Dampak Dari Erupsi Merapi

Paulus Widiyanto
Paulus Widiyanto, Komisioner KPU Jateng.

Semarang, Idola 92,6 FM – KPU Jawa Tengah sudah meminta jajarannya di Kabupaten Klaten dan Boyolali, untuk memetakan dampak dari adanya erupsi Merapi terkait pengaruhnya dengan pelaksanaan Pilkada 2020. Sebab, kedua daerah itu berbatasan dengan Gunung Merapi dan akan menggelar pilkada.

Komisioner KPU Jateng Paulus Widiyanto mengatakan dua daerah yang berbatasan dengan Gunung Merapi itu, sudah diajak berkomunikasi berkaitan dengan peningkatan status dari Merapi. Saat ini, KPU Klaten sudah memetakan ada 18 desa yang dimungkinkan terdampak erupsi Merapi. Sedangkan KPU Boyolali, sampai saat ini belum memberi laporan.

Paulus menjelaskan, pihaknya akan terus memantau perkembangan terkini dari Gunung Merapi dan berkoordinasi dengan BPBD setempat. Bahkan, pihaknya juga telah melaporkan kepada KPU RI terkait dengan ancaman erupsi Merapi terhadap pelaksanaan pilkada di Katen dan Boyolali.

Menurutnya, dari hasil koordinasi dengan KPU RI itu akan bisa menghasilkan skenario berkaitan dengan pengungsian untuk dibuatkan payung hukum apabila pemungutan suara dilakukan di luar wilayah.

“Terkait dengan peningkatan status Merapi, kami juga berkoordinasi dengan teman-teman di dua kabupaten/kota di Jawa Tengah yang punya perbatasan langsung dengan Gunung Merapi. Yaitu Kabupaten Klaten dan Boyolali. Hasil koordinasi itu kita minta mereka untuk memetakan berapa kecamatan, berapa desa dan berapa TPS yang terdampak seandainya Merapi erupsi. Lalu berapa juga DPT di situ, apakah seluruhnya mengungsi ataukah hanya sebagian yang mengungsi,” kata Paulus, Sabtu (14/11).

Terpisah, Ketua Divisi Program dan Data KPU Boyolali Wardiman menyatakan bahwa wilayah yang dimungkinkan terdampak erupsi Merapi ada tiga desa. Yakni Desa Tlogolele, Klakah dan Jrakah.

Menurutnya, untuk jumlah TPS di tiga desa itu berjumlah 23 TPS namun tidak semuanya terdampak.

“Jumlah DPT di Desa Tlogolele ada 2.007 pemilih, Klakah ada 2.254 pemilih dan Jrakah ada 3.430 pemilih. Kalau menurut regulasi sudah jelas, pengungsian karena bencana maka TPS bisa dipindahkan,” ujar Wardiman. (Bud)