Sejumlah Tokoh Membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Benarkah, Indonesia Perlu Diselamatkan?

Sejumlah tokoh mengumumkan membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Minggu (2/8/2020) siang. Foto/SINDOnews/Raka Dwi Novianto
Sejumlah tokoh mengumumkan membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Minggu (2/8/2020) siang. (Foto: SINDOnews)

Semarang, Idola 92.6 FM – Pada tahun 1995, musisi Franky Sahilatua merilis album bertajuk “Perahu Retak”. Lagu yang liriknya diciptakan oleh penyair Emha Ainun Nadjib itu menggambarkan situasi kebangsaan yang sedang berkecamuk. Emha mengibaratkan bangsa bak perahu. Perahu negeriku/ perahu bangsaku/ jangan retak dindingmu…

Setelah sekian tahun, sejumlah tokoh yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat peduli masa depan negara dan bangsa mendeklarasikan berdirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jakarta. Mereka mengibaratkan kapal besar Indonesia telah goyang dan hampir karam.

Para tokoh dan aktivis yang gabung dalam aksi ini antara lain: Mantan Ketum PP Muhammadiyah-Din Syamsuddin, Abdullah Hehamahua, Rocky Gerung, MS Ka’ban, M Said Didu, dan Refly Harun. Menurut Din Syamsudin, koalisi dibentuk sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. Menurutnya, kapal besar Indonesia telah goyang dan hampir karam. Untuk itu, perlu gerakan menyelamatkan Indonesia yang berarti menyelamatkan jutaan keluarga karena kepala keluarganya kini tidak bisa lagi bekerja karena kena PHK.

Lantas, membaca kegelisahan para tokoh yang mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI); apa sesungguhnya yang terjadi? Relevankah gerakan moral semacam ini di tengah situasi yang dihadapi bangsa saat ini? Bagaimana tanggapan politisi yang tergabung dalam koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, radio Idola Semarang berdiskusi dengan Wakil Ketua MPR RI yang juga politisi PPP, Arsul Sani. (her)

Berikut diskusinya:

Artikel sebelumnyaMengenal Game Smart Boy: Vocabs Master Kreasi Mahasiswa Udinus
Artikel selanjutnyaUrgensi Peradilan Khusus Pemilu, Seberapa Mendesak?