Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Buat Terobosan Genjot Konsumsi Produk UMKM Lokal

Ema Rachmawati
Kepala Dinkop dan UMKM Jateng Ema Rachmawati mengajak pelaku UMKM bisa masuk dalam proses lelang barang dan jasa pemerintah daerah.

Semarang, Idola 92,6 FM – Produk-produk yang dihasilkan pelaku UMKM di Jawa Tengah tidak kalah dengan buatan perusahaan besar, namun masih minim pemasaran dan kurang diminati masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM Jateng mempunyai cara dalam menggenjot konsumsi produk buatan pelaku UMKM dan bahkan bisa ikut lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Ema Rachmawati mengatakan pihaknya akan mendorong para pelaku UMKM di provinsi ini, untuk bisa ikut dalam proyek lelang pengadaan barang dan jasa yang diadakan pemerintah daerah. Saat ini, pihaknya telah melatih 181 pelaku UMKM di Jateng untuk dianggap layak dan mampu mengikuti proyek pengadaan barang dan jasa dari pemerintah daerah.

Ema menjelaskan, pelatihan yang dilakukan itu adalah memersiapkan sumber daya manusianya untuk bisa bersaing dengan perusahaan besar. Sehingga, dianggap mampu dalam proyek lelang barang dan jasa yang diadakan Pemprov Jateng.

“Melalui pengadaan barang dan jasa kan sesuai undang-undang itu 40 persen wajib, untuk barang dan jasa dari usaha mikro yang dibelanjakan pemerintah. Lha ini kita lagi coba genjot dari sini. Mudah-mudahan mereka juga siap. Jadi, yang butuh itu pasar mereka ada yang beli,” kata Ema, kemarin.

Sementara itu Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan, hingga saat ini belum ada serapan dari pelaku UMKM bisa ikut ambil bagian dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Padahal, pelaku UMKM dari sektor makanan dan minuman di Jateng cukup banyak dan pertumbuhannya setiap tahun cukup baik.

Menurut Ganjar, yang bisa dilakukan selama ini adalah kebijakan bagi Aparatur Sipil Negara dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap menggelar rapat internal mengonsumsi produk makanan dan minuman buatan pelaku UMKM Jateng.

“Karena sudah ada perintah dari UU Cipta Kerja itu, 40 persen pengadaan barang dan jasa yang bisa dilakukan di daerah dan termasuk pusat juga itu melibatkan UMKM. Produk UMKM ya. Jadi, saya minta inventarisasi pengadaan barang dan jasa kita untuk dilist dan kita minta Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan semua me-list dan mendaftar mana-mana UMKM yang sudah siap agar nanti kalau pengadaan mereka mesti dilibatkan,” ujar Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, pada tahun ini anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dari pemprov berkisar Rp13 triliun. (Bud)

Artikel sebelumnyaWarga Rembang Jalan Kaki Temui Gubernur Laporkan Pencemaran Lingkungan
Artikel selanjutnyaIndo Premier Jadi Sekuritas Retail Terbaik 2020

BERIKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda!
Tulis nama anda disini