Ketimpangan Mutu Manusia Masih Terjadi, Apa Problemnya dan Bagaimana Mengatasi Persoalan itu?

IPM Ilustrasi
Ilustrasi/Istimewa

Semarang, Idola 92.6 FM – Di tengah gempuran Pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2021, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru meningkat di semua dimensi yang diukur. Melandainya kasus dan mulai bangkitnya ekonomi menjadi pendongkrak  lompatan kesejahteraan manusia Indonesia.

Namun, meski IPM meningkat di semua provinsi di tahun kedua pandemi Covid-19, ketimpangan mutu manusia masih terjadi. Padahal, kesenjangan nilai IPM antarwilayah memengaruhi capaian IPM keseluruhan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup (aspek kesehatan), pendidikan, dan standar hidup layak (kesejahteraan). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM Ilustrasi
Ilustrasi/Istimewa

BPS Senin (15/11) lalu, mempublikasikan nilai IPM Indonesia 2021 sebesar 72,29 atau naik 0,49 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 71,94. Sebanyak 10 provinsi memiliki IPM lebih tinggi daripada rata-rata nasional dan 21 provinsi di bawah rata-rata nasional.

Maka, ketika IPM meningkat, namun ketimpangan mutu manusia masih terjadi–belum lagi, kalau dibandingkan dengan IPM negara serumpun di kawasan ASEAN.

Lalu, bagaimana cara kita meningkatkan IPM? Siapa saja yang mesti bertanggungjawab meningkatkannya? Serta adakah jalan untuk mengakselerasi IPM secara nasional?

Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Sukamdi (Peneliti pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan serta dosen pada Departemen Geografi dan Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta); Muhamad Jumadi (Wakil Wali Kota Tegal); dan Ferdiansyah (Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar). (her/yes/ao)

Simak podcast diskusinya: