Pemprov Siapkan Rp283 M Untuk Penanganan COVID-19

Prasetyo Ariwibowo
Prasetyo Ariwibowo, Plh Sekda Jateng.

Semarang, Idola 92,6 FM – Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran khusus penanganan COVID-19 pada tahun ini, sebesar Rp283 miliar untuk kegiatan vaksinasi dan dukungan lainnya. Hal itu sesuai dengan kebijakan yang sudah digariskan Kementerian Keuangan, berkaitan alokasi anggaran penanganan COVID-19 pada 2021.

Pelaksana harian Sekda Jateng Prasetyo Aribowo mengatakan anggaran yang disiapkan sebesar Rp283 miliar, dan sudah ditata hanya tinggal belanja kebutuhan. Pernyataan itu dikatakannya usai mengikuti rapat evaluasi penanganan COVID-19 di kantor gubernuran, Senin (12/7).

Prasetyo menjelaskan, dari total Rp283 miliar anggaran yang disiapkan untuk penanganan COVID-19 dialokasikan vaksinasi dan dukungan lainnya baru dibelanjakan sekira 16 persen saja. Sedangkan anggaran lainnya, masih menunggu penghitungan kebutuhan isolasi terpusat dan juga obat-obatan serta yang lainnya.

Menurutnya, alokasi anggaran yang disusun itu sesuai dengan perhitungan atau proyeksi dari pemerintah pusat. Namun, anggaran yang disiapkan itu tidak ada pos bantuan sosial bagi masyarakat.

“Dana yang disiapkan tidak ada bantuan untuk masyarakat yang terdampak. Kita jujur masih pada aspek kesehatan. Kita belum menghitung itu. Kami masih mengandalkan dari APBN, kan ada bantuan Rp1,5 triliun bansos. Itu yang diharapkan turun mulai bulan ini. Jadi kita masih mengandalkan bansos APBN untuk bisa menopang yang terpapar. Kami mendapat informasi kemarin akan ada bantuan beras lewat TNI/Polri. Bantuan beras dan obat-obatan untuk yang terpapar saja,” kata Prasetyo.

Lebih lanjut Prasetyo menjelaskan, untuk pelaksanaan PPKM darurat ini diharapkan bisa membawa perubahan terhadap kurva linier kasus COVID-19. Apabila PPKM darurat tidak berhasil menekan pergerakan atau mobilitas masyarakat, maka juga akan berpengaruh terhadap peningkatan angka kasus COVID-19.

“Targetnya, kalau berhasil di Jawa Tengah bisa menekan angka peningkatan di kisaran 4.100 kasus. Tapi kalau tidak berpengaruh, maka angka kasusnya bisa semakin meningkat. Jika diambil kemungkinan terburuknya, maka PPKM darurat diperpanjang dan anggaran kita lebih besar lagi penambahannya,” pungkasnya. (Bud)