Apindo Minta Pemerintah Bantu Pengusaha Soal Peralihan Energi

Deddy Mulyadi
Deddy Mulyadi, Ketua Apindo Kota Semarang. (photo/bud)

Semarang, Idola 92,6 FM – Apindo Kota Semarang meminta pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha, dalam upaya peralihan penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan. Sebab, untuk bisa mengganti infrastruktur energi di perusahaan membutuhkan biaya cukup besar.

Ketua Apindo Kota Semarang Deddy Mulyadi mengatakan penggantian energi fosil ke EBT atau energi ramah lingkungan, diakui para pengusaha cukup berat karena berbiaya mahal dan harus ada dukungan dari pemerintah. Salah satunya, melalui pemberian subsidi energi. Pernyataan itu dikatakan saat ditemui di Hotel Gumaya, kemarin.

Deddy menjelaskan, sebenarnya circular economy atau ekonomi berkelanjutan sudah sejak lama digaungkan hanya saja baru saat ini mulai diterapkan secara bertahap. Sebab, permintaan dari pemesan luar negeri menginginkan produk pesanannya harus berbasis pada teknologi hijau.

Menurutnya, saat ini yang perlu didorong untuk mendukung circular economy adalah peraturan daerah setempat untuk bisa dijadikan pedoman bagi para perusahaan. Yakni, sudah memanfaatkan dan menggunakan energi ramah lingkungan.

“Kalau lihat di luar, sebenarnya Bangladesh lebih maju dari kita. Dia sudah 147 kalau tidak salah, perusahaannya itu platinum, artinya sudah mulai hijau. Kenapa hijau, karena dituntut memang untuk hijau. Eropa itu menuntut untuk hijau, 20 persen sampai 2024 harus menggunakan solar energy itu permintaan dari buyer. Kemudian mengganti energi fosil, seperti batu bara menjadi gas,” kata Deddy.

Lebih lanjut Deddy menjelaskan, peralihan ke energi ramah lingkungan dari pengusaha membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga, pemerintah juga harus ikut membantu dalam hal pemberian subsidi untuk peralihan energi fosil ke energi ramah lingkungan.

“Kalau kita tidak mendapat dukungan dari pemerintah, daya saing kita akan menjadi mahal karena energi ini. Sebab, energi ramah lingkungan bagi seluruh pengusaha belum membumi dan berbiaya mahal,” pungkasnya. (Bud)

Artikel sebelumnyaAda Kuota Khusus di Jalur Zonasi Saat Daftar PPDB
Artikel selanjutnyaSetelah 4 Tahun Penantian, PP Pelindungan ABK Niaga Diterbitkan

BERIKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda!
Tulis nama anda disini