Bagaimana Pendekatan yang Mesti Digunakan Pemerintah untuk Persoalan di Papua?

Penembakan
photo/CNN

Papua, Idola 92.6 FM – Tanah Papua kembali memanas. Sekelompok orang bersenjata menyerang dan menembaki karyawan serta warga sipil yang ada di kamp Palapa Timur Telematika di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa lalu. Sedikitnya delapan orang meninggal atas kejadian itu.

Selang beberapa hari, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan bertanggung jawab atas insiden penembakan di Kamp Palapa Timur Telematika tersebut.

Peristiwa penyerangan kelompok bersenjata yang memakan korban warga sipil maupun militer bukan hanya kali ini terjadi. Persoalan di Papua yang masih menyimpan bara, kerapkali memicu insiden kontak senjata.

Menanggapi insiden tewasnya 8 orang oleh serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, situasi di Papua harus dilihat sebagai hal yang normal. Pemerintah terus mengoptimalkan institusi-institusi penegak hukum, institusi penjaga keamanan, dan pertahanan. Selain itu, juga menguatkan pemerintahan dan operasi teritorial.

Soal mengatasi persoalan Papua dengan pendekatan militer sebenarnya kita mestinya bisa belajar dari pengalaman penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Selain dinilai gagal, juga berdampak pada banyak persoalan—salah satunya terkait HAM.

Lantas, mengatasi bagaimana pendekatan yang mesti digunakan dalam persoalan KKB di Papua? Karena pendekatan ala kriminal belum nampak hasilnya?

Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber Dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan serta peneliti di Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Arie Ruhyanto. (her/yes/ao)

Dengarkan podcast diskusinya:

Artikel sebelumnyaMengurai dan Memahami Definisi Radikal
Artikel selanjutnyaKegiatan Vaksinasi di Daerah Harus Terus Dikebut

BERIKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda!
Tulis nama anda disini