Perjuangkan Hak atas Udara Bersih, Warga Meteseh Boja Lapor ke Menteri LHK, Gubernur, dan Bupati

Kuasa Hukum Kelingan Boja
Kuasa hukum Kelingan Boja, yang juga Kepala Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UNISBANK Semarang, Sukarman SH MH menunjukkn laporan hasil lab terkait pencemaran udara di Meteseh Boja. (Photo/Istimewa)

Kendal, Idola 92.6 FM – Kelompok Peduli Lingkungan (Kelingan) Boja melaporkan dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Kamis, 13 Oktober 2022. Ini juga sebagai perjuangan warga selama bertahun-tahun untuk mendapat hak atas lingkungan hidup yang sehat dan udara yang bersih.

Laporan tersebut ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Kendal.

Kuasa hukum Kelingan Boja, yang juga Kepala Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UNISBANK Semarang, Sukarman SH MH mengatakan, warga mengeluhkan soal pencemaran udara di sekitar Perumahan Bancar Residence 2.

Warga seringkali mendapati debu hitam serta bau tak sedap. Warga bahkan harus membersihkan atau menyampu lantai berkali-kali dalam sehari. “Dugaan pencemaran udara ini sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya,” kata Sukarman dalam siaran persnya kepada www.radioidola.com, Senin (17/10) lalu.

Sebelumnya, pada tahun 2015, warga di Dusun Jonjang dan Dusun Krajan Barat Desa Meteseh, Boja juga telah melakukan aksi keberatan dan protes terhadap pabrik pengelola ban bekas, yaitu PT Citra Mas Mandiri.

Pabrik Pernah Dapat Sanksi Administratif

Terkait masalah itu, Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 661.1/BLH.I/1236 tentang pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup kepada penanggungjawab perusahaan.

Sanksi administratif tersebut ternyata tidak menghilangkan pencemaran udara. Dalam 5 bulan terakhir masyarakat di sekitar masih mengeluhkannya. Hingga kini pencemaran udara masih mengganggu masyarakat sekitar.

Warga telah berinisiatif untuk melakukan uji udara secara mandiri menggandeng Laboratorium Persada pada Juli 2022. Hasilnya, emisi yang dihasilkan oleh penhelolan daur ulang ban bekas telah melebihi ambang batas.

Berdasarkan pengambilan sample selama 24 jam di wilayah Dusun Krajan, Desa Meteseh, kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, menunjukkan angka 1.549. Ambang batas udara ambien untuk TSP adalah 230 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2021.

Hal tersebut juga terjadi pada jumlah Partikulat (PM 2.5) yaitu Partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2.5 mikron (mikrometer) dan Partikulat (PM 10) Partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron (mikrometer), masing-masing menunjukkan angka 69 dan 88, sementara ambang batas udara ambien untuk PM2.5 dan PM 10 adalah 55 dan 75.

Sukarman mengatakan, tindakan PT Citra Mas Mandiri telah melanggar Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022.

Sukarman mendesak Menteri Lingkungan dan Kehutanan, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kendal untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk menghilangkan pencemaran terhadap pengelolaan ban bekas PT Citra Mas Mandiri.

“Melakukan tindakan hukum berupa pembekuan izin pembakaran ban bekas karena PT Citra Mas Mandiri mengabaikan sanksi administasi sebelumnya sesuai dengan Nomor 661.1/BLH.I/1236 yang dilakukan oleh BLH Jawa Tengah,” katanya.

Sementara, Abdul Arif, salah satu warga Bancar Residence 2 menyatakan, dirinya mewakili warga berharap pencemaran udara di Meteseh Boja segera berakhir. Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk menggunakan kewenangannya mengatasi masalah ini.

“Bau tak sedap dan udara yang bercampur debu hitam sangat mengganggu kami,” ujar Arif yang juga seorang karikaturis ini. (her)

Artikel sebelumnyaTim Advokasi ABK Indonesia Layangkan Uji Materiil Permenhub ke MA
Artikel selanjutnyaNgobrol Bareng Hendrar Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Editor In Chief Radio Idola Semarang.