PIP dan Kemenkop UKM Sinergi Optimalisasi Pembiayaan UMKM

Nasabah UMi
Nasabah UMi saat membayar kewajiban angsuran pinjamannya di Koperasi LKMA Anugerah Tani Makmur Kecamatan Sukorejo, Kendal.

Semarang, Idola 92,6 FM – Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bersama Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama, untuk memermudah pembiayaan bagi pelaku UMKM. Khususnya, program Ultra Mikro (UMi) bagi kalangan UMKM perempuan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kerja sama antara PIP dengan Kementerian Koperasi UKM, membuka kesempatan dalam mengoptimalkan pembiayaan program Ultra Mikro (UMi) di masa mendatang. Yakni, berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan koperasi. Pernyataan itu dikatakan saat memberikan paparan secara virtual dalam diskusi pengembangan UMKM khususnya kalangan perempuan, baru-baru ini.

Suahasil menjelaskan, salah satu targetnya adalah program kerja transformasi pelaku usaha dari informal ke formal. Yakni dari 64 juta UMKM, baru 2,6 juta UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIK).

Menurut Suahasil, Presiden Joko Widodo juga telah mencanangkan para pelaku UMKM bisa memanfaatkan akses permodalan dari perbankan sebesar 30 persen dari alokasi kredit pada 2024 mendatang.

“MoU antara PIP dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang terkait dengan pembinaan, pengawasan, identifikasi koperasi potensial dan juga optimalisasi peran penyuluh di lapangan akan menghasilkan upaya yang baik. Satu hari saya bisa melihat eksen operasionalisasi dari MoU tersebut betul-betul di lapangan, dan menghasilkan keleluasaan pembiayaan UMKM perempuan dengan akses digital yang baik. Sehingga, UMKM terus berkembang untuk Indonesia yang lebih baik,” kata Suahasil.

Sementara itu Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah menambahkan, sepanjang 2021 kemarin pihaknya mampu menyalurkan pembiayaan UMi kepada 1,9 juta debitur sebanyak Rp7,03 triliun atau melebih target 1,8 juta debitur.

Menurutnya, sejak pembiayaan UMi diluncurkan pada 2017 sampai dengan saat ini sudah tersalur 5,4 juta debitur senilai Rp18,08 triliun.

“Penyaluran ini menjangkau 500 kabupaten/kota dari 34 provinsi. Pada tahun ini, kami menargetkan 2,2 juta debitur baru yang akan menerima pembuatan UMi,” ujar Ririn. (Bud)