Semarang, Idola 92,6 FM – Pemprov Jawa Tengah menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), ke instansi pemerintah dan lembaga pendidikan.
Kementerian Dalam Negeri menargetkan, sebanyak 25 persen dari total perekaman e-KTP di Jateng telah mengaktivasi IKD hingga akhir 2023.
Sekretaris Dispermadesdukcapil Jateng Nur Kholis mengatakan pihaknya melakukan berbagai terobosan, untuk menaikkan jumlah aktivasi IKD. Pernyataan itu dikatakan saat ditemui di kantornya, kemarin.
Nur menjelaskan, bagi warga yang saat ini tengah melakukan perekaman e-KTP diwajibkan untuk mengaktivasi IKD.
Namun, adanya IKD bukan berarti meniadakan keberadaan fisik KTP karena variasi pengguna KTP yang belum memiliki perangkat digital.
Menurutnya, IKD merupakan terobosan di tengah era digitalisasi.
Dengan aktivasi layanan ini, warga kini tidak perlu menenteng fisik KTP dalam menjangkau pelayanan publik.
“Kita di Jawa Tengah ditargetkan pak dirjen dari Kemendagri itu 25 persen dari perekaman. Kalau 25 persen rata-rata per kabupaten itu sekitar 200 ribuan. Memang kalau dihitung sekarang masih jauh sekali. Posisi sekarang itu sekitar satu persen atau dua persen paling tinggi,” kaya Nur.
Lebih lanjut Nur menjelaskan, IKD yang bisa diakses dengan gawai itu akan memudahkan masyarakat.
Selain itu, negara bisa berhemat karena untuk setiap keping (KTP-El) pencetakannya sekira Rp10 ribu dan belum lainnya.
“Terkait keamanan data, selalu ada update keamanan yang dilakukan oleh Kemendagri yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara,” pungkasnya. (Bud)
