Pemprov Serahkan Dana Hibah Pilkada Rp985 Miliar

Penandatanganan NPHD
Pj Gubernur Nana Sudjana bersama KPU dan Bawaslu Jateng usai penandatanganan NPHD.

Semarang, Idol 92,6 FM-Dalam rangka penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah pada tahun depan, pemprov menyerahkan dana hibah lebih dari Rp985 miliar.

Dana hibah itu diserahkan KPU dan Bawaslu Jateng, untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun depan.

Pj Gubernur Nana Sudjana mengatakan anggaran yang diberikan itu, untuk penyelenggaraan teknis dan pengawas pilkada di Jateng tahun depan. Pernyataan itu dikatakan saat ditemui di kantornya, kemarin.

Menurut Nana, penyerahan dana hibah ditandai dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemprov dengan KPU dan Bawaslu Jateng.

Nana menjelaskan, anggaran tersebut bersumber dari APBD Perubahan Jateng tahun anggaran 2023 dan APBD Jateng tahun anggaran 2024.

Secara rinci, dana hibah untuk KPU Jateng senilai lebih dari Rp791 miliar dan untuk Bawaslu Jateng senilai lebih dari Rp193 miliar.

“Perjanjian hibah daerah juga wujud komitmen bersama antara Pemprov Jateng, dalam menyukseskan Pemilukada 2024. Dengan adanya dana ini, akan lebih memperlancar pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 yang memang perlu dipersiapkan dari sekarang,” kata Nana.

Lebih lanjut Nana menjelaskan, pencairan dana hibah tersebut dilakukan selama dua tahap.

Tahap pertama dicairkan paling lambat 14 hari setelah penandatanganan NPHD, dan tahap kedua dicairkan paling lambat empat bulan sebelum pemungutan suara.

“Penyerahan dana hibah untuk pilkada merupakan mandat dari undang-undang tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota,” jelasnya.

Nana juga meminta kerja sama dan partisipasi dari elemen masyarakat serta TNI/Polri, untuk ikut mengawal kesuksesan pilkada di Jateng tahun depan.

Menurut Nana, kesuksesan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur nanti juga tidak lepas dari peran seluruh elemen masyarakat. Mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, TNI-Polri, serta keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

“Kami yakin pelaksanaan pilkada 2024 akan berjalan dengan sukses. Dari awal pentahapan pun akan kami kawal,” pungkasnya. (Bud)