Semarang, Idola 92,6 FM-Pemprov Jawa Tengah menegaskan komitmennya, dalam membangun sistem pendidikan yang adil dan terbuka.
Hal itu menindaklanjuti aduan dari perwakilan organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jateng, yang menyoroti sistem zonasi sekolah dinilai masih menimbulkan keluhan setiap tahun ajaran baru.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan kebijakan zonasi merupakan aturan nasional, namun penerapannya di Jateng harus dijalankan dengan jujur dan tanpa praktik titip-menitip. Hal itu dikatakan saat kunjungan ke Surakarta, pekan kemarin.
“Itu kebijakan pusat. Tapi saya tegaskan, di Jawa Tengah tidak ada titip-menitip siswa atau no jasa penitipan. Sistem zonasi dibuat untuk pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak, bukan untuk mempersulit,” kata Luthfi.
Luthfi menjelaskan, Pemprov Jateng telah menyiapkan sejumlah program pemerataan akses pendidikan.
Antara lain Sekolah Garuda, dan Sekolah Keberbakatan.
Menurutnya, pada tahun ini dibuat program Sekolah Kemitraan dan mengalokasikan pembiayaan sebanyak 5.004 siswa di sekolah swasta.
“Kita siapkan 5.000-an anak-anak miskin ekstrem yang putus sekolah. Kita tempelkan di sekolah-sekolah swasta yang sudah terprogram,” jelasnya.
Lebih lanjut Luthfi menjelaskan, seluruh SMA dan SMK negeri di Jateng gratis, dan sekolah tidak diperbolehkan menarik pungutan dalam bentuk apapun
Pemerintah terus memerluas akses pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru, serta bantuan sosial pendidikan untuk kebutuhan transportasi dan kuota internet.
“Program pendidikan gratis itu sudah diawasi dewan pengawas. Jangan coba-coba menarik iuran, karena itu melanggar aturan. Semua biaya pendidikan di SMA/SMK negeri di Jawa Tengah gratis,” pungkasnya. (Bud)
