Semarang, Idola 92.6 FM – Masa kampanye pemilihan kepala daerah telah dimulai sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Pilkada serentak di 101 daerah pun akan dihelat pada 15 Februari 2017. Publik penuh harap kampanye pilkada ditandai dengan adu gagasan antarkandidat, adu program, adu pendekatan dari kandidat untuk membuat provinsi, kota atau kabupaten menjadi lebih baik. Publik yang rasional kian tercerahkan dengan program baru dan pendekatan baru yang ditawarkan kandidat untuk memperbaiki kondisi masyarakat.
Namun, di tengah harapan itu terselip kekhawatiran ketegangan politik, khususnya di Jakarta dan daerah lain akan meningkat. Ketegangan meningkat akibat provokasi media sosial yang tidak terkendali. Berbeda dengan media arus utama atau mainstream yang mempunyai ruang redaksi dan penanggungjawabnya, di media sosial semua pemain media sosial adalah pemimpin redaksi dan juga reporter sekaligus. Isu apa pun bisa ditumpahkan di lini massa media social.
Merujuk pada Tajuk Rencana Kompas, Sabtu lalu, media social kian meneguhkan masuknya Indonesia ke era demokrasi bicara (talking democracy). Dunia maya sepertinya menjadi ruang untuk menyampaikan apa saja: mulai dari pandangan, harapan, perasaan, saran, sampai kecaman bahkan sumpah serapah. Media social membuat orang bebas tanapa sekat dan waktu untuk terpapar dengan semua informasi dan pandangan yang berbeda. Masalahnya, apakah warga bangsa ini, para elite politik, para pesohor, para juru kampanye sudah siap menghadapi terpaan media sosial sebagai hutan belantara “informasi”. Inilah dilema kita bersama memasuki masa kampanye pilkada serentak.
Lantas, memasuki masa kampanye dan jelang pilkada serentak, sudah siapkah para politisi, juru kampanye dan warga menghadapi terpaan media social sebagai hutan belantara informasi? Dari sisi regulasi, sudah cukup kuatkah sanksi dan perangkat hukum untuk menegakkanya? Lantas, sudah siapkah pula Bawaslu sebagai pengawas dan Polri sebagai penjaga keamanan bertindak sesuai dengan perannya?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 berdiskusi dengan tiga narasumber yakni: Hadar Nafis Gumay, Komisioner KPU Pusat, Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem (perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi), dan Abhan Misbah, Ketua Bawaslu Jateng. (Heri CS)
