Semarang, Idola 92.6 FM – Sejumlah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dinilai masih parsial atau terkesan sebagai jalan pintas. Kebijakan itu antara lain mencakup sektor pangan, ritel, dan pajak. Keputusan atau solusi parsial yang telanjur diambil tersebut dapat berdampak buruk terhadap perekonomian nasional. Di sektor pangan, kebijakan yang dinilai sebagai jalan pintas adalah kebijakan impor dan penetapan harga acuan di tingkat petani dan konsumen.
Demikian mengemuka dalam Diskusi Panel Ekonomi yang digelar harian Kompas bertema, “Tidak Ada Jalan Pintas untuk Mendapatkan Hasil terbaik dan Berkelanjutan, baru-baru ini di Jakarta. Selain itu, juga mengemuka bahwa impor yang dilakukan pemerintah selama ini tidak berdasarkan akurasi data sehingga pemerintah terlambat mengambil keputusan. Pada saat pemerintah akhirnya memutuskan mengimpor bahan pangan, harga beras, gula pasir, dan daging sapi sudah melambung tinggi. Khusus impor gula justru diputuskan mendekati musim giling sehingga menekan harga gula di tingkat petani.
Pengajar ekonomi UI Faisal Basri menuturkan, pemerintah cenderung mengambil jalan pintas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pondasi utamanya seperti perkuatan industri, sumber daya manusia, dan pemanfaatan inovasi teknologi belum dibangun secara optimal. Kalau diteruskan Indonesia tidak akan bisa lepas dari jebakan kelas menengah.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adhi S Lukman berharap, ada sinkronisasi kebijakan dan perencanaan pembangunan industri manufaktur antar instansi pemerintah. Di sisi lain, industri juga membutuhkan dukungan fiskal dan perlindungan dari gempuran produk impor. Saat ini ekonomi nasional tengah terseok-seok. Daya saing turun, efisiensi logistik juga turun, dan sejumlah sektor mengalami pelambatan.
Lantas, jika sejumlah kalangan menilai sejumlah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dinilai masih parsial atau terkesan sebagai jalan pintas apa yang mesti dibenahi untuk memperkuatnya ekonomi kita? Apa sesungguhnya faktor yang membuat pemerintah masih belum bisa menata kuat pondasi perekonomian kita? Adanya paket kebijakan ekonomi yang berjilid-jilid kenapa belum efektif sepenuhnya? Harus dimulai dan dibenahi dari mana agar kita bisa keluar dari ini?
Guna memeroleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu Radio Idola 92.6 FM berbincang dengan beberapa narasumber, yakni: Adhi S. Lukman, Praktisi Industri Pangan & Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) dan Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for development of Economics and finance (INDEF). (Heri CS)
