Semarang, Idola 92.6 FM – Masyarakat kian rentan terhadap bencana alam. Selain daerah rawan bencana meluas, jumlah korban juga terus bertambah dari tahun ke tahun. Untuk itu, mitigasi atau pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan ke dalam program pembangunan di daerah. Selama ini, pembangunan di banyak daerah tak memasukkan variabel pengurangan risiko bencana. Meski sejak tahun 2014 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memiliki rencana induk pengurangan risiko bencana, hal itu dinilai tidak efektif.
Sebab, di satu sisi kita memasang sistem peringatan dini longsor. Namun, pembukaan lahan dan hunian di lereng yang lapuk dan rentan longsor tetap diizinkan pemerintah. Ini dua sisi yang kontradiktif.
Ahli longsor dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Faisal Fathani menyatakan, strategi pembangunan, khususnya tata ruang, seharusnya berbasis mitigasi bencana. Pemasangan alat deteksi dini banjir atau longsor tak banyak berguna jika tata ruang tidak banyak berguna jika tata ruang tidak berbasis pengurangan risiko bencana karena pembangunan yang abai mitigasi akan menambah panjang daftar daerah rentan.
Lantas, bagaimana mewujudkan sinergitas pembangunan yang berbasis mitigasi bencana? Apa sesungguhnya yang menyebabkan masih banyak pembangunan yang mengabaikan mitigasi bencana?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola 92.6 FM berdiskusi bersama beberapa narasumber yakni: Dr Eko Teguh Paripurno (Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UPN veteran Yogyakarta) dan Andrinof Chaniago (Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas) dan Dr Ir Nelwan Dipl HE (pakar air dan lingkungan Undip). (Heri CS)
