Semarang, 92.6 FM-Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono, disebut mencoreng institusi Kementerian Perhubungan. Sehingga, membuat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla serta masyarakat Indonesia.
Menurut Budi Karya, kasus suap di kementerian yang dipimpinnya kembali terjadi. Padahal, ketika ia menjabat sebagai menteri perhubungan sudah bertekad akan melakukan pembersihan dari kegiatan korupsi dan sejenisnya.
Oleh karena itu, di masa mendatang ia akan lebih serius lagi melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang sedang ditangani Kementerian Perhubungan.
“Oleh karenanya, kami bertekad untuk menjadikan ini momentum pembelajaran dan perbaikan untuk pembersihan di semua lini. Termasuk, proyek-proyek yang saat ini ditangani Kemenhub. Kalau ditinjau proyeknya, proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas itu proyek dan tendernya sebenarnya tidak salah, mungkin uang ucapan terima kasihnya kebanyakan,” kata Budi Karya di sela kunjungan kerja di Jateng, Jumat (25/8).
Sementara, agar tidak mengganggu roda birokrasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, ia menunjuk Bay Mokhaamad Hasani menjadi Pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Laut. Sebelumnya, Bay menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut di Dirjen Perhubungan Laut. (Bud)
