100 Hari Kerja Pertama Ganjar, APBD Perubahan 2018 Akan Dibenahi

Semarang, Idola 92.6 FM – Pada 100 hari kerja pertamanya, Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yasin sudah menyiapkan program kerja pertamanya untuk periode kepemimpinan 2018-2023. Hal itu dikatakan Ganjar Pranowo, ketika berdialog dengan sejumlah media di lobi kantor gubernuran, Kamis (6/9).

Menurut Ganjar, di 100 hari kerja pertamanya itu pemprov di bawah kepemimpinannya akan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meningkatkan dan memerbaiki pemerintahan. Sehingga, pemerintahan tetap bersih dan upaya gerakan antikorupsi tetap berjalan dengan baik sesuai arahan KPK.

Politikus PDIP itu menjelaskan, selama ini Jateng dengan KPK sudah bekerjasama cukup lama. Tidak hanya di tingkat provinsi saja, tapi sampai ke tingkat kabupaten/kota. Sehingga, secara sektoral perbaikan sistem pemerintahan harus dijalankan.

Ganjar menyebutkan, titik-titik yang menjadi perhatian dalam 100 hari program kerja pertamanya adalah perizinan, pendidikan, kesehatan dan lelang barang pemerintahan.

“Tentu banyak orang bertanya tentang 100 hari pertama Pak Ganjar apa? Kita tidak bisa bicara banyak tentang 100 hari pertama, tapi 100 hari yang paling pendek adalah membereskan APBD Perubahan 2018 dan APBD murni di 2019. KPK memberikan catatan, agar relasi antara eksekutif dan legislatif jauh lebih baik untuk mencegah tidak muncul kejadian seperti tempat lain. Dan mendorong, agar dijelaskan proses secara transparan dan negosiasi secara baik hak-hak yang mesti diberikan kepada masyarakat harus dinaungi dalam sistem perencanaan yang baik,” kata Ganjar.

Ganjar lebih lanjut menjelaskan, pada periode pertama kepemimpinannya yang dulu fokus pada infrastruktur, maka di periode kedua tetap menjadi perhatian namun dengan model pembagian kewenangan. Bila bisa dikerjakan pemerintahan desa atau kabupaten/kota, maka bisa menggunakan dana desa atau pemkab/pemkot.

“Kalau desa atau kabupaten/kota tidak mampu mengelola proyek infrastruktur, sampaikan ke tingkat atas. Masyarakat juga boleh menyampaikan keluhan soal infrastruktur, nanti kita datangi bersama bupati/wali kota setempat untuk mengidentifikasi dan mengatasi persoalan hari itu juga,” tandasnya. (Bud)

Artikel sebelumnyaDampak Pelemahan Rupiah Terhadap Sektor Usaha Makanan dan Minuman di Dalam Negeri
Artikel selanjutnyaDinkes Jateng Ajak Pramuka Saka Bhakti Husada Sukseskan Germas di Masyarakat

BERIKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda!
Tulis nama anda disini