Semarang, Idola 92.6 FM – Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi kewajiban Negara seperti amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menyejahterakan rakyat. Selama sekian tahun negara kita berkutat melawan kemiskinan, kini kita patut bersyukur. Ada kabar baik yang menjadi secercah harapan. Pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan.
Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang profil kemiskinan hingga Maret 2018, jumlah penduduk miskin dari Maret 2017 hingga Maret 2018 berkurang 1,82 juta orang menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 persen dari total penduduk.
BPS mencatat, faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan antara lain, inflasi rendah sebesar 1,92 persen selama September 2017 hingga Maret 2018 dan pertumbuhan pengeluaran per kapita rumah tangga kelompok 40 persen lapisan terbawah sebesar 3,39 persen. Naiknya konsumsi tersebut tampaknya berhubungan dengan bantuan sosial tunai pemerintah yang tumbuh 87,6 persen pada triwulan 1-2018, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan1-2017 yang hanya 3,38 persen. Selain itu, penyaluran program Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Nontunai pada triwulan 1 juga tersalur sesuai jadwal.
Dari fakta dan angka-angka ini bisa diibaratkan, pemerintah telah menemukan tombol untuk menekan angka-angka kemiskinan yakni menjaga stabilitas harga pangan dan jarring pengaman sosial atau bantuan tunai. Inilah yang hendak kami diskusikan. Mencari jalan panjang menekan angka kemiskinan. Upaya apa lagi yang mesti dilakukan agar penurunan angka kemiskinan turun semakin masif? Terobosan apa lagi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam memperbaiki kondisi social-ekonominya?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Prof. Ahmad Erani Yustika (Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi) dan Enny Sri Hartati (Direktur INDEF). [Heri CS]
Berikut diskusinya:
