Semarang, Idola 92.6 FM – PT Pertamina (Persero) dalam kondisi kritis. Bisnis perusahaan merugi dan membuat kas operasional negative. Kondisi ini bahkan mengganggu kelangsungan bisnis Pertamina. Untuk memulihkan kondisi kesehatan Pertamina, pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas berencana menjual aset PT Pertamina (Persero) berupa sebagian saham aset hulu dan spin off Refinery Unit (RU) IV Cilacap serta Unit Bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan.
Hal ini berdasar surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Kesehatan Keuangan PT Pertamina (Persero). Rencana itu mengundang reaksi dari seribu lebih pekerja Pertamina. Para pekerja yang datang dari berbagai daerah dan tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Barat Selatan Jumat (20/7/2018) lalu. Mereka menginginkan kajian ulang mengenai rencana penjualan aset Pertamina.
Presiden FSPPB Arie Gumilar menandaskan, penjualan aset Pertamina yang diajukan direksi berupa share down aset hulu dan spin off refinery unit (RU) tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, permasalahan keuangan Pertamina terjadi akibat kerugian salah satu bisnis utama Pertamina, yakni penjualan solar, Premium dan Pertalite. Menurutnya, penjualan aset hanya akan memperbaiki kas operasional perusahaan secara sementara. Uang dari hasil penjualan aset akan segera habis kembali untuk menutupi kerugian bisnis penjualan.
Lantas, apa sesungguhnya yang terjadi dengan Pertamina? Apa plus-minus rencana Pertamina ini? Betulkah Ini Menunjukkan Potret Pengelolaan BUMN kita? Ke depan, bagaimana mestinya memperbaiki kondisi ini? Guna menjawab pertanyaan tersebut, Radio Idola Semarang mewawancara Muhammad Said Didu (Pelaku BUMN/Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010 dan Stafsus Menteri ESDM 2014-2016). [Heri CS]
Berikut diskusinya:
