Semarang, Idola 92.6 FM – Setelah sekian tahun muncul polemik mengenai penting-tidaknya Ujian Nasional, akhirnya pemerintah memutuskan UN akan mulai dihapus dan diganti dengan sistem evaluasi yang baru mulai tahun 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan UN yang selama ini menjadi salah satu standar kelulusan siswa akan dilaksanakan terakhir kali pada 2020. Nadiem menyampaikan itu dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019) lalu.
Pemerintah akan mengganti sistem evaluasi terstandar dari ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survey karakter. Asesmen ini bukan syarat kelulusan ataupun penerimaan siswa ke jenjang pendidikan lanjutan.
Asesmen tersebut terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Ini berarti bentuk, metode, dan mutu pemelajaran di sekolah harus meningkat sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi siswa, bukan terpaku nilai kognitif lagi. Berbeda dengan UN yang diselenggarakan pada kelas 9 dan 12, asesmen diselenggarakan pada kelas 4, 8, dan 11. Dengan demikian, sekolah memiliki waktu untuk menganalisis hasil dan melakukan pembenahan pendekatan dalam belajar sebelum siswa lulus SD, SMP, dan SMA.
Terlepas dari munculnya apresiasi dan mendukung langkah Nadiem Makarim, sejumlah pihak juga ada yang tak sependapat jika UN dihapus. Mereka beralasan, evaluasi kemampuan siswa ala UN tetap dibutuhkan untuk melecut semangat belajar siswa.
Lantas, menimbang plus minus UN, apa sesungguhnya tujuan yang Ingin dicapai dengan dihilangkannya UN mulai 2021? Seberapa kesiapan kita dengan sistem asesmen kompetensi minimum dan survei karakter? Hal lain apa yang mestinya diperhatikan mengiringi persiapan sistem asesmen ini?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Darmaningtyas (Pengurus Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa), Unifah Rosyidi (Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), dan Indra Charismiadji (pemerhati dan praktisi Pendidikan 4.0). (Heri CS)
Berikut diskusinya:
