Semarang, Idola 92,6 FM – Dinas Kesehatan Jawa Tengah sudah menghitung, ada sekira 13 ribuan tenaga kesehatan non-medis yang bekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, dan juga perlu diusulkan menerima vaksin tahap kedua. Namun, nama-nama SDM kesehatan non-medis itu belum terdaftar sebagai penerima vaksin.
Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo mengatakan orang-orang yang bekerja di lingkungan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, juga perlu diusulkan untuk menerima vaksin pada tahap kedua. Karena vaksinasi tahap pertama selesai di 25 Januari 2021, maka akan diusulkan di tahap berikutnya.
Yulianto menjelaskan, pihaknya terus melakukan percepatan dan penambahan vaksinator agar vaksinasi tahap pertama bisa selesai sesuai jadwal. Sehingga, 13 ribuan SDM kesehatan non-medis bisa diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapat vaksin.
Menurut Yulianto, pihaknya juga telah meminta Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang serta Kota Surakarta untuk memercepat proses vaksinasi.
“Itu yang baru kita usulkan, karena data yang sudah ada itu fix ya. Itu vaksinya sudah ada semua. Nah, ada kira-kira 13 ribuan yang kita usulkan tambahan. Kalau bisa disetujui, berarti kami minta vaksinnya untuk tahap ini. Tapi kalau belum ya kita ikutkan yang tahap kedua,” kata Yulianto, kemarin.
Sementara itu Gubernur Ganjar Pranowo mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi, berkaitan pengiriman vaksin tahap kedua. Hal itu dirasa penting, karena untuk menyusun jadwal percepatan vaksinasi.
Menurutnya, pemprov juga telah mengumpulkan daftar SDM kesehatan non-medis yang bisa ikut divaksin pada tahap kedua.
“Saya akan komunikasi dengan pak menteri kesehatan, kapan vaksin tahap kedua akan dikirim. Dan di Jawa Tengah, ternyata tidak hanya nakes. Sekarang kita naik pada SDM kesehatan. Maka seluruh yang bekerja di rumah sakit dan di faskes-faskes yang ada itu, semua mesti divaksin,” ujar Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, berkaitan dengan upaya percepatan vaksinasi dirinya sudah meminta rumah sakit dan puskesmas untuk bisa proaktif dan bertanggung jawab terhadap program vaksinasi tenaga kesehatannya masing-masing. (Bud)
