Semarang, Idola 92.6 FM – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas PDIP baru-baru ini menyatakan, tak ada sistem koalisi dalam sistem presidensial yang dipakai oleh Indonesia. Ia bahkan meminta para kadernya untuk keluar jika masih berbicara koalisi. Menurutnya, sistem presidensial hanya mengenal istilah kerja sama.
Presiden ke-5 RI itu pun bingung masih banyak politikus dan publik kerap menggunakan istilah koalisi. Hal itu secara khusus juga disampaikan Megawati kepada Presiden Joko Widodo yang hadir di acara tersebut. Menurutnya, istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri, sedangkan, di Indonesia tidak ada perdana menteri.
Pernyataan Megawati itu pun bisa kita baca bahwa PDI Perjuangan mengisyaratkan tak ingin menjalin koalisi, tetapi sebatas kerja sama dengan partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Kita ketahui, PDI Perjuangan sampai saat ini memang belum memberi sinyal berkoalisi dalam kontestasi politik 2024. Sementara sejumlah partai telah bergerak membentuk koalisi.  Di antaranya Golkar, PAN, dan PPP yang telah resmi membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Sementara partai lain seperti PKB, NasDem, Gerindra, Demokrat, hingga PKS masih melakukan penjajakan satu sama lain.
Lantas, menanggapi pernyataan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahwa tidak ada koalisi dalam sistem presidensial, apakah pernyataan itu konsisten dengan perilaku PDI Perjuangan selama ini? Dan, cukupkah suara PDI Perjuangan memenuhi ambang batas presiden atau Presidential Threshold?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi narasumber Pengamat Politik/Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendi Satrio. (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
