Utang Pemerintah RI Naik Lagi, Ini Penjelasan Menkeu Di DPR

(Ilustrasi aktual.com)

Hingga akhir April 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.279,28 triliun. Naik Rp 7,46 triliun dibandingkan akhir Maret 2016, yaitu Rp 3.271,82 triliun.

Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir April 2016 adalah US$ 248,36 miliar, naik dari posisi akhir Maret 2016 yang sebesar US$ 246,45 miliar.

Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir April 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.529,92 triliun, naik dari akhir Maret 2016 yang sebesar Rp 2.521,66 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 749,37 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 750,16 triliun.

Demikian laporan detikFinance, mengutip data dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (24/5/2016).

Secara bilateral, Jepang, Prancis, dan Jerman masih menjadi kreditur terbesar utang Indonesia. Sementara secara multilateral, Indonesia masih meminjam dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).

Berikut adalah pemberi pinjaman bilateral dan multilateral terbesar buat Indonesia:

6. Islamic Development Bank (IDB)
Per April 2016, utang pemerintah Indonesia ke IDB mencapai Rp 9 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 8,75 triliun. Persentasenya adalah 1,2% dari total utang luar negeri Indonesia.

5. Jerman
Hingga April 2016, utang pemerintah Indonesia ke Jerman mencapai Rp 21,71 triliun, naik tipis dari bulan sebelumnya Rp 21,82 triliun. Ini adalah 2,9% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

4. Prancis
Sampai April 2016, utang Indonesia ke Prancis mencapai Rp 25,53 triliun. Turun dari bulan sebelumnya Rp 26,38 triliun. Jumlah tersebut adalah 3,4% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

3. Bank Pembangunan Asia (ADB)
Utang dari ADB per April 2016 adalah Rp 118,68 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 121,01 triliun. Jumlah ini adalah 15,9% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

2. Bank Dunia
Bank Dunia memberi utang ke pemerintah Indonesia. Jumlahnya hingga akhir April 2016 mencapai Rp 218,66 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 221,43 triliun.

Utang Indonesia ke Bank Dunia mencapai 29,3% dari total utang luar negeri pemerintah.

1. Jepang
Negeri Matahari Terbit kembali menjadi pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Per April 2016, utang pemerintah Indonesia ke Jepang mencapai Rp 226,56 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 220,04 triliun.

Utang tersebut mencapai 30,4% dari total pinjaman.

Selain 6 besar ini, Indonesia juga memiliki utang luar negeri ke negara ini:

  1. Korea Selatan Rp 19,74 triliun
  2. China Rp 11,98 triliun
  3. Amerika Serikat (AS) Rp 10,72 triliun
  4. Australia Rp 7,85 triliun
  5. Spanyol Rp 3,84 triliun
  6. Rusia Rp 3,52 triliun
  7. Inggris Rp 3,42 triliun
Klik pada gambar untuk memperbesar. (Ilustrasi aktual.com)
Klik pada gambar untuk memperbesar. (Ilustrasi aktual.com)

Sementara itu, terkait total utang pemerintah pusat hingga akhir Maret 2016 sudah mencapai Rp 3.271,82 triliun. Utang akan terus bertambah, selama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) ditetapkan dengan skenario defisit. Demikian diungkapkan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, di depan anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/5/2016).

“Utang itu muncul ketika jumlah belanja lebih besar dari penerimaan. Selama budget (anggaran) direncanakan selalu defisit, maka pasti ada penambahan utang,” jelas Bambang.

Utang menjadi kebutuhan, karena untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang masih melambat. Bambang menjelaskan, dari sisi konsumsi rumah tangga dan investasi swasta cenderung melambat. Sehingga diperlukan dorongan belanja pemerintah.

“Penerimaan belum dapat menutupi belanja yang besar, makanya dibutuhkan pembiayaan dari utang,” paparnya.

Penambahan nominal utang dipengaruhi oleh dua hal. Pertama memang karena penarikan utang baru, dan kedua adalah depresiasi dari nilai tukar rupiah. Sebab pemerintah juga menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing.

“Tambahan utang itu karena memang tambah utang dan kedua adalah depresiasi mata uang,” tegas Bambang.

Hal ini menjawab pertanyaan dari anggota Komisi XI, Jhony F Plate. Jhony mempertanyakan nominal utang pemerintah yang sangat besar.

“Ini kok utang itu terus bertambah dan katanya sudah mencapai Rp 3.000 triliun, kenapa ini?” tanya Jhony pada kesempatan yang sama. (sumber: detikfinance)

Artikel sebelumnyaKapolri Bantah Larang Masyarakat Pakai Atribut “Turn Back Crime”
Artikel selanjutnyaPMI Gelar Pelatihan Kebencanaan Bersama Negara ASEAN