Semarang, Idola 92.6 FM – Kasus suap yang menimpa Emirsyah Satar saat menjadi Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia menjadi momentum untuk membenahi internal BUMN lainnya. Demikian disampaikan Dadang Trisasongko- Sekretaris Jenderal Transparancy International Indonesia (TII) saat diwawancara Radio Idola Senin (23/1) pagi.
KPK menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar atas dugaan menerima suap terkait pengadaan mesin pesawat jenis Airbus. Emir yang kini berstatus tersangka diduga menerima suap berupa barang dan uang dalam beberapa mata uang senilai sekitar Rp20 miliar dari perusahaan terkemuka dunia Rolls-Royce.
Terkait pengusutan kasus ini, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, KPK mengingatkan para pemimpin badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia untuk menghentikan praktik bisnis yang buruk. BUMN juga didorong meningkatkan standar etika dan memperketat pengawasan internal. Kejadian ini merupakan bukti bahwa pengawasan internal di BUMN kurang berjalan baik. KPK mencatat, dari sebanyak 557 tersangka yang ditetapkan oleh KPK pada periode 2004-2016 terdapat 38 orang di antaranya berlatar belakang pejabat BUMN dan BUMD.
Menurut Dadang, kasus Emirsyah Satar (Emir), bukan hanya untuk Garuda, tetapi juga bagi BUMN secara keseluruhan. Terutama BUMN yang sangat terkait dengan kepentingan orang banyak dan memiliki aset besar. “Itu yang prioritas. Namun, situasinya, BUMN saat ini sedang lakukan pembenahan, tetapi dibandingkan dengan tekanan problem integritas dari luar, apa yang dilakukan sekarang belum memadai. Harus lebih progresif lagi,” ujar Dadang.
Menurut Dadang, dalam situasi sekarang, perlu dilakukan evaluasi terkait pengangkatan dan penilaian kinerja para direksi. Selain itu, juga perlu dimasukkan variabel sejauh mana para direksi mampu membenahi system integritas dalam BUMN.
“Selama ini BUMN kesan publik seperti sapi perahan. Jadi, Siapa yang berkuasa akan memanfaatkan. Atau kekuatan politik apapun juga berkepentingan mengambil dana dari BUMN. Praktiknya saya kira tidak jauh dari itu juga.”
Dadang mengakui, kasus suap ini terjadi karena masih lemahnya sistem anti korupsi di tubuh BUMN. Ia mencontohkan, pengawasan internal tidak memadai, dan sistem kepatuhan masih lemah.
Sosok Emir diketahui pemimpin yang visioner dan berprestasi saat memimpin Garuda Indonesia. Namun, menurut Dadang, ada dua hal yang berbeda, antara profesional dan integritas. “Sebagai manajer dan leader, mungkin pak Emir sudah berhasil membawa Garuda berprestasi. Namun, ada problem integritas,” tandasnya.
Keberadaan Agen Perlu Dikaji
Sementara itu, Pelaku BUMN-Said Didu mengungkapkan dirinya sangat kaget dengan terjeratnya Emir dalam pusaran suap saat menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Dirinya sejak dahulu memang mengkhawatirkan pengadaan BUMN pada investasi jangka panjang berbasis teknologi yang tidak transparan dalam proses pengadaannya.
“Kasus suap seperti yang dialami Emir ini, biasanya terbatas pada jajaran atas dan ke atas, bukan ke bawah. Ini memerlukan lobi yang sangat tinggi dan terbatas karena keputusannya sangat sulit diketahui publik,” ujarnya.
Menurut Said, BUMN yang rawan adalah BUMN di sektor penerbangan, PLN, Pertamina, Pertambangan dan asuransi. Said mengungkapkan, beberapa perusahaan beberapa negara kerapkali melakukan suap melalui agen. Dia berharap suap yang dialami Emir adalah yang pertama dan terakhir. Menurut Said, pengadaan melalui agen menjadi salah satu celah terjadinya suap. Maka, perlu dipertimbangkan keberadaan agen dalam mekanisme pengadaan barang. (Heri CS)
