Semarang, Idola 92.6 FM – Terwujudnya akses pendidikan bagi masyarakat merupakan salah satu amanah UUD 1945. Namun, di usia 72 tahun kemerdekaan, pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni di 34 provinsi dinilai masih jauh dari komitmen. Di era otonomi daerah, anggaran pendidikan yang murni teralokasi dari APBD pada sejumlah daerah malah cenderung turun.
Merujuk pada harian Kompas (9/8), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyoroti rendahnya alokasi murni APBD kabupaten/kota ataupun provinsi untuk pendidikan. Pada kajian Neraca Pendidikan Daerah (NPD) 2015 belum ada daerah yang minimal mengalokasikan 20 persen. Saat itu, DKI Jakarta masih 19,5 persen. Pada NPD 2016 hanya DKI Jakarta yang mencapai 22,3 persen. Sebanyak 15 provinsi justru dukungan APBD murni untuk pendidikan anjlok.
Sebagai contoh, Lampung yang pada tahun 2015 mengalokasikan 8,5 persen justru tahun 2016 turun hampir separuh. Padahal, dukungan APBD yang signifikan berkorelasi pula dengan capaian pendidikan jika digunakan secara efektif, misalnya DI Yogyakarta yang APBDnya sekitar 9,7 persen. Capaian pendidikan DIY antara lain dari hasil uji kompetensi guru maupun nilai ujian nasional siswa lebih baik daripada DKI Jakarta.
Lantas, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di tengah keterbatasan alokasi anggaran? Bagaimana mendorong komitmen pemerintah daerah agar bener-benar memenuhi 20 persen anggaran pendidikan dari APBD?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nanti kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Amich Alhumami (Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) dan Gatot Bambang Hastoyo (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah). (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
