Apa Langkah Nyata untuk Merespons Perubahan Iklim?

Semarang, Idola 92.6 FM – Kegagalan Indonesia mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca akan meningkatkan biaya adaptasi seiring peningkatan bencana dan penyakit. Respons Indonesia atas Laporan Khusus Panel Ahli Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) yang merekomendasikan target penurunan emisi lebih ambisius lamban.

Pemerintah menganalisis itu pada konteks Indonesia. Padahal, menurut laporan itu, Bumi hanya punya waktu 12 tahun untuk cepat berubah demi mengerem emisi gas rumah kaca. Jika itu tak dipilih artinya dunia memilih kenaikan suhu di atas 1,5 derajat celcius yang membawa bencana hidrometeorologi, kelaparan, air bersih, dan penyakit. Untuk itu, Indonesia didorong menghentikan ketergantungan pada energi fosil dan menghentikan deforestasi. Kemungkinan terburuk harus diantisipasi yakni sisi adaptasi agar area rentan terdampak siap menghadapinya.

Diketahui, kegagalan Indonesia mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca akan meningkatkan biaya adaptasi seiring peningkatan bencana dan penyakit. Mengutip studi Bank Dunia, perubahan iklim diperkirakan memicu kerugian ekonomi di Indonesia 4,5 persen dari produk domestic bruto (PDB).

Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI menilai. KLHK belum serius menerjemahkan laporan IPCC. Padahal, pakar Indonesia turut membahas IPCC. Tema hari pengendalian perubahan iklim menetapkan di bawah 2 derajat celcius sebagai target. KLHK belum serius menerjemahkan rekomendasi IPCC soal menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat celcius.

Lantas, bagaimana WALHI menyikapi hal ini? Apa sesungguhnya dampak terburuk fenomena perubahan iklim ini jika tak diantisipasi atau kita tak melakukan mitigasi perubahan iklim? Apa sesungguhnya faktor kendala penghambat pemerintah lamban merespons hal ini? Menyikapi hal ini, menurut WALHI, idealnya apa yang mesti dilakukan pemerintah? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang mewawancara Manajer Kampanye Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yuyun Harmono. [Heri CS]

Berikut wawancaranya:

Artikel sebelumnyaMengoptimalkan Riset Ilmu Sosial untuk Menjawab Beragam Persoalan Bangsa?
Artikel selanjutnyaPemprov Jateng Siapkan Perda Untuk Obligasi Daerah

BERIKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda!
Tulis nama anda disini