Mengurai Karut Marut Tata Niaga Perberasan

Semarang, Idola 92.6 FM – Polemik tata kelola perberasan kembali menjadi perbicangan di awal tahun 2018. Hal itu dipicu melejitnya harga beras dari waktu ke waktu yang kian tak terkendali. Upaya operasi pasar yang telah dilakukan pemerintah pun belum membuahkan hasil signifikan. Opsi impor pun dilakukan pemerintah. Pemerintah berencana melakukan impor khusus sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam.

Berkaca dari polemik ini, pemerintah sepertinya tak belajar dengan gejala alam dan peringatan-peringatan sejumlah kalangan. Kementerian Pertanian justru berkukuh bahwa produksi dan stok padi kita baik-baik saja. Namun, faktanya, beras memang langka di pasaran sehingga sesuai hukum pasar, harga berangsur naik seiring kelangkaan. Ibarat dokter, pemerintah seolah kurang cermat menyikapi gejala penyakit. Berpura-pura menyatakan kondisi seseorang sehat, meski sebenarnya sedang kritis. Dan, ketika yang bersangkutan sakit sungguhan, maka kepanikan membuat segala upaya dilakukan tanpa pertimbangan matang.

Anggota Komisi IV DPR RI Zainut Tauhid Sa’adi menilai, kebijakan impor beras merupakan bentuk kepanikan pemerintah dalam menghadapi gejolak kenaikan harga. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah tidak memiliki cetak biru perberasan nasional dan juga menunjukkan lemahnya database terkait dengan ketersediaan stok beras nasional.

Menurut Zainut, masalah seperti ini bukan sekali dua kali terjadi, tetapi sudah berulang kali dan solusi yang paling cepat dan praktis adalah melakukan impor dengan alasan untuk menambah stok beras nasional. Namun, di sisi lain, jika impor beras itu dilakukan pada saat bersamaan atau menjelang musim panen, maka hal itu merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan sangat melukai perasaan para petani.

Lantas, mengurai karut marut tata niaga perberasan, apa sesungguhnya akar masalahnya? Sudah tepatkah impor beras khusus yang dilakukan pemerintah? Lalu, upaya jangka panjang apa yang mesti dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangan kita?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Radio Idola 92.6 FM berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Prof Dwi Andreas Santoso (Pengamat Pertanian dari IPB) dan Bhima Yudistira Adhinegara (Pengamat Ekonomi dari INDEF (Institute for development of Economics and Finance). (Heri CS)

Berikut Perbincangannya:

Artikel sebelumnyaMenakar Plus-Minus Diberlakukannya Ambang Batas Presiden 20 Persen Pada Pilpres 2019
Artikel selanjutnyaPilgub Jateng 2018, Muhammadiyah Tegaskan Netral dan Serahkan Pilihan Kepada Umat