Menjemput Puncak Bonus Demografi, Apa Kabar Pendidikan Vokasi?

Semarang, Idola 92.6 FM – Seusai kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jerman beberapa waktu lalu, Indonesia seolah-olah membawa banyak oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh yang sangat berkesan itu adalah Pendidikan Vokasi. Pendidikan vokasi menjadi salah satu jawaban kebutuhan bangsa ke depan di tengah menyongsong Puncak Bonus Demografi pada tahun 2020. Lalu, setelah sekian bulan digaungkan oleh pemerintah, saat ini apa kabar pendidikan vokasi?

Pertanyaan ini cukup penting, mengingat kita sebentar lagi akan memasuki fase puncak Bonus Demografi pada 2020. Artinya, usia produktif dan jumlah angkatan kerja kita jumlahnya mendominasi ketimbang usia yang tak produktif. Jika kita tak mampu menyiapkan dengan sungguh-sungguh, maka puncak bonus demografi itu justru akan menjadi musibah, bukan berkah.

Di sisi lain, kita harus akui bahwa sebagian besar pola pikir (mindset) orangtua di Indonesia masih belum clear soal ini. Mereka justru mengarahkan anak-anaknya ke universitas daripada ke vokasi seperti politeknik atau SMK Kejuruan. Padahal, anak-anak sesungguhnya memiliki talenta-talenta yang beragam. Tidak semua cocok jika harus dipaksakan mengenyam bangku universitas. Sebaliknya, berbeda dengan Indonesia, sebagian negara di Eropa justru lebih banyak mengarahkan anak-anaknya ke pendidikan vokasi dan yang mengarahkan anaknya ke universitas lebih sedikit.

Lantas, upaya apa yang mesti dilakukan untuk mendorong berdirinya politeknik-politeknik baru di tengah menyongsong puncak bonus demografi?Terobosan apa yang mestinya dilakukan agar puncak bonus demografi menjadi berkah bukan musibah? Sejauh ini, apa tantangan terbesar kita?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni Menristek dan Dikti Prof M Nasir dan Prof Akhmaloka (Guru Besar ITB/Rektor Universitas Pertamina). [Heri CS]

Berikut Diskusinya:

Artikel sebelumnyaLagi, Ketua MK dilaporkan Ke Dewan Etik
Artikel selanjutnyaOmbudsman: Pilkada Jalan, Layanan Publik Juga Harus Jalan