Semarang, Idola 92.6 FM – Hoaks berkonten politik mendominasi peredaran misinformasi dan disinformasi di media sosial menjelang Pemilu 2019. Oleh karena itu, literasi digital dan upaya penjernihan informasi perlu terus digencarkan untuk menekan dampak negatif disinformasi.
Terkait ini, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) memetakan hoaks berkonten politik pada semester kedua tahun 2018, seiring dimulainya tahapan Pemilu 2019. Intensitas penyebaran hoaks semakin terasa di media sosial seusai penetapan nomor urut capres-cawapres pada September 2018.
Berdasarkan hasil kajian tim Pengecekan Fakta Mafindo selama 2018 terdapat 997 hoaks yang beredar di masyarakat. Dari jumlah itu, sebanyak 488 hoaks bertema politik. Setiap bulan, politik menjadi konten hoaks paling banyak ditemukan—setidaknya mencapai 26 hoaks. Hoaks politik paling banyak beredar September yakni mencapai 69 konten. Singkat kata, Pemilu 2019 telah memacu hadirnya hoaks bernuansa politik.
Lantas, selama masa kampanye Pilpres, bagaimana pemetaan yang dilakukan Mafindo? Maraknya hoaks, apakah ini berarti Pemilu justru seolah-seolah menjadi pasar pengguna hoaks politik? Dari penelitian Mafindo, siapa sesungguhnya target hoaks? Sebagai edukasi public bagaimana ke depan menangkal hoaks politik jelang Pemilu yang semakin dekat? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang mewawancara Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho. (Heri CS)
Berikut diskusinya:
