Semarang, Idola 92.6 FM – Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah berembus dari waktu ke waktu. Isu ini sempat muncul pertama kali pada Juni lalu. Saat itu, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020, di Istana Negara, Jokowi sempat marah pada jajaran kabinetnya dalam menangani pandemi Covid-19 dan mengancam bisa saja merombak para pembantunya.
Namun berbulan-bulan berselang, tak ada perubahan yang terjadi. Banyak yang menduga Jokowi menunggu satu tahun pemerintahannya berjalan, yang jatuh pada 20 Oktober 2020. Namun bukannya perombakan, justru yang terjadi adalah dua menterinya terjerat kasus korupsi.
Dalam waktu yang berdekatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Julari P Batubara ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ditambah dengan situasi pandemi yang tak kunjung membaik, isu reshuffle kabinet tiba-tiba kembali menguat menjelang akhir tahun ini. Akan tetapi, perombakan kabinet akhirnya secara resmi diumumkan Presiden Jokowi Selasa petang kemarin dan akan dilantik pagi ini.
Sejumlah menteri lama dicopot dan digeser posisinya, dan ada pula orang baru yang diangkat untuk membantu kerja-kerja pemerintahan hingga 2024 mendatang. Tercatat, ada 6 menteri baru: Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara; Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnutama; Budi Gunadi Sadikin sebagai menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto; Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhie Prabowo; Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi; serta Muhammad Luthfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto.
Lantas, membaca arah reshuffle kabinet Indonesia Maju, kira-kira ke manakah arah perbaikan yang diupayakan oleh presiden? Sudahkah komposisinya menjawab tantangan persoalan yang kini sedang dihadapi bangsa saat ini–krisis kesehatan dan ekonomi di tengah Pandemi? Serta, bagaimana penilaian publik, atas munculnya nama-nama baru dalam kabinet?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Ujang Komarudin (Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR)/ Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia); Firman Noor (Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI); dan Arsul Sani (Politisi PPP). (andi odang/her)
Dengarakan podcast diskusinya:
