Mendorong Pemeriksaan Covid-19 secara Masif bagi Masyarakat

Rapid Test
Rapid Test.

Semarang, Idola 92.6 FM – Terkait penanggulangan wabah Corona, Peneliti Inggris beranggapan, Pemerintah Indonesia tidak agresif dalam melakukan tes terhadap terduga Corona Covid-19. Akibatnya, persentase tingkat kematian karena Covid-19 di Indonesia tertinggi di seluruh dunia.

Pusat Pemodelan Matematika Penyakit Menular (CMMID) London, Inggris, memperkirakan jumlah kasus Covid-19 yang tidak terdeteksi di Indonesia sebenarnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu kasus. Namun, kasus-kasus infeksi virus corona ini tidak terdeteksi karena rendahnya tingkat pengetesan oleh pemerintah.

Dari data yang diumumkan pemerintah, pada Selasa lalu atau 31 Maret 2020, dari 1.528 kasus COVID-19, sebanyak 136 orang meninggal dunia. Ini artinya, kini rasio tingkat kematian (case fatality rate) Corona di Indonesia 8,9%. CFR atau case fatality rate ini, tertinggi di dunia. Persentase tingkat kematian dihitung dengan cara membagi angka kematian dengan angka kasus yang terkonfirmasi sebagai positif Corona dikalikan 100.

Karantina Wilayah

Berangkat dari fakta itu, ketika pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kita mendorong agar dapat dilakukan test dalam skala besar, sehingga segera diperoleh gambaran yang hampir mendekati kenyataan persebaran covid-19 yang sesungguhnya.

Sementara, sejauh ini, jumlah masyarakat yang mengikuti test masih sangat kecil. Lalu, apa tantangannya? Apa saja yang mesti diupayakan dalam rangka mendorong pemeriksaan secara besar-besaran dan masif bagi masyarakat?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, radio Idola Semarang berdiskusi dengan dr. Pandu Riono MPH Ph. D (Ahli Epidemiologi/ staf pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Jakarta) dan dr. Yuliyanto Prabowo M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah). (Heri CS)

Berikut diskusinya:

Artikel sebelumnyaIni Syarat Pelanggan Voucher Untuk Dapat Pembebasan Tagihan dan Diskon Listrik
Artikel selanjutnyaMemahami Logika Di Balik Rencana Pemerintah yang Akan Membebaskan Napi Koruptor di Tengah Pandemi Corona