Desa Miskin Akan Terus Dilakukan Pendampingan

Wagub Taj Yasin saat menerima kunjungan Kepala BPS Jateng Sentot Bangun Widoyono
Wagub Taj Yasin saat menerima kunjungan Kepala BPS Jateng Sentot Bangun Widoyono, belum lama ini.

Semarang, Idola 92,6 FM – Pemprov Jawa Tengah akan terus melakukan pendampingan terhadap desa-desa miskin, agar bisa terbantu selama masa pandemi COVID-19. Salah satunya melalui Sistem Pelaporan Online Corporate Sovial Responsiblity (CSR), dan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jateng.

Wakil Gubernur Taj Yasin mengatakan diperlukan adanya evaluasi secara menyeluruh, berkaitan dengan program pendampingan desa miskin yang dilakukan OPD di Jateng. Pernyataan itu dikatakannya usai memimpin rapat evaluasi desa dampingan 2020 di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (2/3).

Wagub menjelaskan, pada saat masa pendampingan terhadap desa-desa miskin di Jateng itu terdapat kendala karena masalah COVID-19. Sehingga, banyak kebijakan-kebijakan yang membatasi mobilitas dan pengurangan potensi kerumunan.

Selain itu, wagub juga menyebutkan bahwa dana banyak dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, evaluasi tersebut diperlukan untuk kembali menggenjot penurunan angka kemiskinan yang ada di desa-desa.

Menurutnya, program pendampingan desa miskin tidak hanya melakukan pembangunan fisik saja tetapi juga pemberdayaan masyarakat desanya.

“Evaluasi ini sebenarnya kita ingin merumuskan lebih dalam lagi, karena kinerja kita dalam pendampingan desa di 2021 ini semakin berat. Karena ada pandemi COVID-19, sehingga memang ada kenaikan desa yang awalnya 750 desa sekarang ada 764 desa. Walaupun kemarin sudah ada penurunan, tapi ini kan kondisinya seperti ini. Jadi ini kita benar-benar assessment lagi, karena tentu akan ada perubahan DTKS besar-besaran,” kata wagub.

Lebih lanjut wagub menjelaskan, melalui aplikasi yang diterapkan itu akan memercepat program dan kegiatan CSR dalam pendampingan desa miskin. Baik yang dilakukan OPD, atau melibatkan perusahaan swasta dan BUMN/BUMD.

“Jadi antara OPD dan juga perusahaan yang menyalurkan CSR bisa saling berkoordinasi sesuai data dari Dinsos, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program bantuan yang digulirkan. Tentunya, kita prioritaskan desa yang berada paling bawah,” pungkasnya. (Bud)

Artikel sebelumnyaPPKM Mikro Efektif Tekan Penyebaran COVID-19
Artikel selanjutnyaSetahun Pandemi

BERIKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda!
Tulis nama anda disini