Semarang, Idola 92,6 FM – Dinas Kesehatan Jawa Tengah pada awal pekan ini sudah menerima vaksin Sinovac dari Biofarma, dan akan segera didistribusikan kepada seluruh tenaga kesehatan di 35 kabupaten/kota. Namun, nantinya tidak semua tenaga kesehatan bisa disuntik vaksin COVID-19 karena sejumlah alasan.
Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo mengatakan memang tidak semua tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 mendapat suntikan vaksin Sinovac tahap pertama, sebab ada sejumlah pantangan. Misalnya pernah terinfeksi virus Korona, wanita hamil dan menyusui.
Yulianto menjelaskan, alasan lain yang menghalangi mendapat vaksin di antaranya sudah berusia di atas 59 tahun dan memiliki penyakit penyerta. Apabila mendapat suntikan vaksin, dikhawatirkan menimbulkan dampak sampingan.
“Ada kriteria inklusi, dan kriteria eksklusi. Antara lain adalah dewasa, sehat, usia 18-59 tahun, warga negara Indonesia dan mempunyai NIK. Termasuk tinggal di daerah dengan kasus COVID-19 tinggi. Lalu ada kriteria eksklusinya yaitu memiliki komorbid berupa Hipertensi, Diabetes, penyakit jantung, gagal ginjal dan sebagainya,” kata Yulianto, Kamis (7/1).
Sementara bagi penolak vaksinasi, Gubernur Ganjar Pranowo menganggap tidak perlu dipermasalahkan. Karena, sebagai tahap pertama program vaksinasi menyasar kepada para tenaga kesehatan.
Menurut Ganjar, yang menolak vaksinasi juga belum tentu jumlahnya lebih banyak dari pendukung program vaksin COVID-19. Oleh karena itu, karena proses masih panjang akan terus dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Vaksin itu jumlahnya baru sedikit, dan itu prioritasnya nakes dulu hari ini. Jadi asumsi yang dibangun nanti ada yang menolak. Yang menolak itu kita sosialisasikan. Potensi yang menolak itu siapa sih? Masyarakat. Potensi penolakannya apa? Enggak percaya dan enggak tahu. Maka tugas kami adalah melakukan sosialisasi kepada mereka,” ujar Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, dirinya juga sudah siap apabila diminta sebagai orang pertama yang menerima suntikan vaksin Sinovac. Hal itu dilakukan, agar masyarakat yakin dan percaya serta tidak ada keragu-raguan terkait program vaksinasi. (Bud)
