Apa Dampaknya bagi Demokrasi kalau Koalisi Pemerintah Terlalu “Gemuk”?

Koalisi
Ilustrasi/Istimewa

Semarang, Idola 92.6 FM – Kemungkinan bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasional Demokrat (NasDem) ke dalam kelompok partai pengusung presiden dan wakil presiden terpilih dinilai sebagai upaya Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk membuat koalisi semakin gemuk.

Prabowo pun telah bertemu dengan Ketua Umum PKB-Muhaimin Iskandar yang merupakan kompetitornya pada Pilpres 2024. Selain itu, Prabowo juga sudah menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengusung pasangan Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024.

Diketahui, sejauh ini ada 9 partai yang berada di barisan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 ini. Ada empat partai parlemen, yakni: Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Sementara itu partai di luar parlemen terdapat barusan: PBB, PSI, Gelora, Garuda, dan Prima. Kini, jumlah itu bakal bertambah dengan kemungkinan bergabungnya PKB dan NasDem.

Selain PKB dan Nasdem, ada kemungkinan satu partai lagi yang bakal menyusul untuk bergabung, yakni PPP yang kala itu dalam Pilpres 2024 mengusung lawan Prabowo – Gibran, yakni Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Sehingga, saat ini, hanya ada dua partai yang masih belum menetapkan posisinya, yakni: PDIP dan PKS. Kedua partai itu kemungkinan besar bakal berdiri di luar pemerintahan atau menjadi oposisi.

Merespons situasi ini, pengamat politik menilai, semakin gemuk atau banyaknya jajaran koalisi dari Presiden-Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dinilai bisa menjadi pisau bermata dua yang memberikan dampak positif atau justru negatif. Sistem ini, di satu sisi menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun, di sisi lain, koalisi pemerintahan yang dibentuk dari hasil kompromi ini bisa mengakibatkan prinsip check and balance tidak berjalan maksimal.

Lalu, ketika koalisi partai politik pendukung Pemerintahan terlalu “gemuk”, bagaimana menjaga agar prinsip check and ballances dapat berjalan? Tetapi kalau jumlah partai pendukung pemerintah terlalu ‘minim’, dapatkah pemerintahan berjalan efektif dan efisien? Apa dampaknya bagi demokrasi kalau koalisi pemerintah terlalu “gemuk”?

Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Karyono Wibowo (Analis Sosial Politik/Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute), Sholihin Bone, SH,MH (Dosen di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur), dan Pipin Sopian (Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS)). (her/yes/ao)

Simak podcast diskusinya:

Artikel sebelumnyaLantunkan Salawat, Kapolda dan Habib Syeh Doakan Keamanan dan Kedamaian Negeri
Artikel selanjutnyaMengenal Sony Warsono, “Penggagas” Akuntansi Matematika dari UGM Yogyakarta