Semarang, Idola 92.6 FM – Partai politik menjadi salah satu pilar penting demokrasi. Kelembagaan partai politik yang profesional, modern, serta transparan akan memperkuat kualitas demokrasi suatu negara.
Karena itu, pemerintah melalui Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) saat ini tengah mengkaji bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi nasional. Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menyatakan, pendanaan partai politik melalui anggaran negara merupakan langkah penting untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, partai politik sebagai pilar demokrasi membutuhkan dukungan negara agar sistem kaderisasi dan meritokrasi dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan memperkuat peran partai politik melalui sistem yang sehat dan transparan.
Lalu, dapatkah pemberian Dana Negara kepada partai politik, mampu memperbaiki kualitas demokrasi kalau tanpa dibarengi dengan transparansi dan audit keuangan partai? Bagaimana dengan kultur feudal keberadaan posisi-posisi kunci seperti “Ketua Dewan Pembina,” atau “Ketua Dewan Syuro” yang dengan mudah dapat memintas mekanisme pengambilan keputusan, di Parpol?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber: Aditya Perdana, PhD (Pengamat politik Universitas Indonesia) dan Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina Perludem). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
