Semarang, Idola 92.6 FM – Indonesia dibentuk oleh kenangan atas masa lalu serta persetujuan untuk hidup bersama pada saat ini dengan nilai dan tujuan masa depan yang sama. Namun, pelambatan demokrasi akibat penurunan Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2016 lalu memunculkan sejumlah persoalan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, demokratisasi di Indonesia mengalami pelambatan dan stagnasi. Hal itu disebabkan mandeknya kualitas lembaga inti yang menangani urusan kewarganegaraan, hukum, dan terutama tata kelola pemerintahan serta keterwakilan.
Kinerja legislatif, eksekutif, dan yudikatif mulai memunculkan keraguan atas kemampuan demokrasi dalam mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kondisi ini turut memunculkan wacana untuk beralih dari ideologi Pancasila. Gejala yang mengancam kesepakatan dasar untuk hidup bersama sebagai bangsa ini telah dicoba diantisipasi pemerintah dengan membentuk Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila pada Juni 2016.
Masalah serius lainnya berada di lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal ini, kontribusi parpol sebagai sumber masalah tidak dapat diabaikan. Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 menjadi momentum untuk memperbarui lembaga perwakilan. Namun, hal itu hanya bisa terwujud jika partai politik menyajikan calon berkualitas dan calon tersebut dipilih rakyat.
Lantas, di tengah berbagai persoalan bangsa, bagaimana upaya kita menjaga cita-cita bersama di tengah tahun politik? Terobosan apa yang harus dilakukan pemeritah, untuk meredam berbagai konflik kebangsaan jelang tahun politik? Mampukah pilkada 2018 dan Pemilu 2019 menjadi momentum untuk memperbaiki lembaga perwakilan?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Radio Idola 92.6 FM bediskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR) dan Ray Rangkuti (Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA)). (Heri CS)
Berikut Perbincangannya:
