Semarang, Idola 92.6 FM – Pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 tinggal menghitung hari. Hari H pencoblosan pada 27 Juni tinggal menyisakan 2 pekan ke depan. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk menyambut pesta demokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten-kota mulai dari distribusi surat suara hingga antisipasi keamanan.
KPU memastikan persiapan sudah mencapai lebih dari 90 persen. Logistik juga siap dikirim ke tingkat kecamatan. Hingga kini, KPU terus memantau persiapan pilkada. Komisi yang berwenang menyelenggarakan pemilihan itu juga sudah mengirim surat edaran ke seluruh daerah yang melaksanakan pilkada.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat juga menyatakan kesiapannya melakukan pengawasan pilkada serentak. Mochammad Afiffudin-anggota Bawaslu mengatakan, bahwa Bawaslu siap mengawasi proses persiapan pilkada secara berjenjang. Pihaknya juga mencatat beberapa persoalan yang muncul. Misalnya, pengiriman logistik. Ada kesalahan pengiriman. Logistik yang seharusnya dikirim ke NTT ternyata nyasar ke NTB.
Dari aspek pengamanan, Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengamankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di sejumlah daerah. Polri menilai ada tiga daerah rawan yang harus dipantau, yakni Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat.
Lantas, dua pekan jelang Pilkada Serentak 2018, sejauh mana persiapan yang dilakukan KPU dan Bawaslu? Di sisi lain, sudah siapkah warga memilih pemimpin yang berintegritas—di tengah masih adanya calon kepala daerah yang ditangkap KPK? Adakah jaminan bahwa kontestasi pemilu benar-benar menjadi ruang daulat rakyat yang bebas dari polarisasi isu SARA?
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Peneliti politik senior LIPI Siti Zuhro dan Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) Titi Anggraini. [Heri CS]
Berikut diskusinya:
