Mempertanyakan Peran Parpol dalam Melahirkan Pemimpin yang Berintegritas

Bupati Mesuji Khamami (menggunakan masker) saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/1/2019). (photo: Kompas).

Semarang, Idola 92.6 FM – KPK menangkap Bupati Mesuji, Lampung, Khamami dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa hari lalu. Khamami tercatat sebagai bupati pertama yang ditangkap KPK pada tahun ini. Pasangan Khamami-Saply memenangi Pilkada Mesuji pada Maret 2017 dengan perolehan suara 77 persen. Khamami diduga menerima fee Rp1,8 miliar dari pembangunan infrastruktur. Khamami menjadi bupati ketiga di Provinsi Lampung yang ditangkap KPK.

Pada tahun 2018, KPK melakukan 30 kali penangkapan. Dalam operasi itu 21 kepala daerah ditangkap KPK dan diadili di pengadilan. Data menunjukkan, tahun 2018 sebanyak 174 anggota DPR/ DPRD ditangkap KPK, 68 bupati/ wali kota, dan 10 gubernur ditangkap KPK.

Mereka yang terkena korupsi mayoritas terkait dengan partai politik. Untuk menjadi kepala daerah dan menjadi anggota DPR/ DPRD tentunya membutuhkan kendaraan partai politik. Kita mendorong partai politik berkontribusi membereskan korupsi. Partai politik secara moral harus ikut bertanggung jawab membereskan kader “nakalnya” yang berbuat tercela dengan memperkaya diri sendiri. Mempertanyakan peran parpol dalam melahirkan pemimpin yang berintegritas. Di mana posisi dan peran parpol, ketika para kader banyak terjerat korupsi? Apa akar masalahnya? Untuk memperbaiki dan meningkatkan peran parpol dalam melahirkan pemimpi ataupun wakil rakyat yang berintegritas/ mesti dimulai dari mana? Apa tantangan terbesar kita dalam upaya mereformasi partai politik? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang mewawancara Pengamat Politik dari UGM Yogyakarta Wawan Mas’udi,Ph.D. (Heri CS)

Berikut wawancaranya: