Dengan QRIS Bisa Cegah Peredaran Uang Palsu

QRIS

Semarang, Idola 92,6 FM – Sistem pembayaran nontunai yang sekarang ini banyak diterapkan, memiliki keuntungan bagi para pedagang ataupun konsumen. Salah satunya, mampu mencegah peredaran uang palsu (upal) di masyarakat. Sehingga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah mendorong para pedagang bisa menyediakan QR Indonesia Standard (QRIS) di lapak dagangannya.

Kepala Grup Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kantor Perwakilan BI Jateng Andry Prasmuko mengatakan para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kota Semarang, menjadi salah satu target sosialisasi penggunaan QRIS dalam rangka mendukung sistem pembayaran nontunai. Karena, para PKL yang ada di kawasan Simpang Lima Semarang sering dikunjungi masyarakat dan transaksi atau peredaran uang cukup tinggi.

Andry menjelaskan, para PKL ini perlu diberi pemahaman tentang manfaat dari penggunaan QRIS. Sebab, tidak sedikit dari penikmat kuliner di kawasan Simpang Lima merupakan kaum milenial yang melek digital. Sehingga, sudah paham tentang penggunaan pembayaran secara nontunai.

Baca Juga:

Oleh karena itu, jelas Andry, para PKL di kawasan Simpang Lima bisa menggunakan sistem pembayaran melalui QRIS.

“Jadi, kami memfasilitasi supaya teman-teman pedagang itu mengetahui adanya sistem pembayaran nontunai dengan QR code. Kalau sudah tahu dan mendaftar, sehingga harapannya semakin banyak pedagang atau merchant yang menggunakan sistem pembayaran QR code. Kami berharap, para penyelenggara jasa keuangan yang memang sudah berinteraksi dengan merchant segera mendaftarkan para pedagang atau mitranya di QRIS,” kata Andry di sela sosialisasi QRIS kepada PKL Simpang Lima, Selasa (10/3).

Lebih lanjut Andry menjelaskan, bertransaksi menggunakan QRIS akan menjadi lebih mudah dan mencegah peredaran upal serta tidak perlu menyediakan uang kembalian.

“Pedagang maupun konsumen, bisa terhindar dari penipuan uang palsu. Selain itu, sistem pembayaran nontunai juga lebih praktis,” pungkasnya. (Bud)

Artikel sebelumnyaBak Simalakama, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan, Bagaimana Mengatasi Defisitnya?
Artikel selanjutnyaBadan Kehormatan DPRD Jateng Sebut Masyarakat Juga Bisa Awasi Kinerja Dewan

BERIKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda!
Tulis nama anda disini