Semarang, Idola 92.6 FM – Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kementerian/lembaga di lingkungan pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menangani inflasi. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2022 di Istana Negara Jakarta, baru-baru ini.
Presiden mengatakan, dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Dimulai dari pandemi Covid-19 yang belum pulih, munculnya krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan.
Oleh sebab itu, Presiden meminta semua pihak untuk tidak bekerja dengan standar baku atau rutin karena keadaan tidak normal. Presiden meminta kepada semua kepala daerah dan menteri/ kepala lembaga pemerintah untuk menganalisis kondisi makro, mikro dari data-data yang ada. Salah satunya agar inflasi tidak melonjak tinggi.
Presiden mengungkapkan, inflasi Indonesia berada di angka 4,94 persen. Berbeda dengan negara lain yang sudah di atas 5 persen bahkan ada negara yang sudah di angka 79 persen dan Uni Eropa inflasinya berada di kisaran 8,9 persen dan inflasi Amerika Serikat mencapai 8,5 persen.
Kita memahami pernyataan Presiden tersebut sebagai sebuah kebijakan yang sangat responsif tetapi juga berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir. Lalu, bagaimana menyatukan dan menetapkan kesamaan dalam menerjemahkan instruksi Presiden yang meminta Pusat dan Pemda memperkuat sinergi dalam menghadapi inflasi? Mengingat sudah tidak ada lagi kelonggaran waktu, maka apa dan bagaimana penerapannya?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, di antaranya: Prof Djohermansyah Djohan (Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)), Yusuf Rendy Manilet (Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia), dan Andy Fefta Wijaya,Ph.D (Pengamat Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Malang/dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
