Semarang, Idola 92.6 FM – Untuk kesekian kali, Pemerintah selalu dihadapkan pada dilema pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Di satu sisi, pemberian subsidi diatur dalam konstitusi. Subsidi diberikan sebagai bentuk perlindungan pemerintah pada masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi, di sisi lain, muncul persoalan bahwa yang menikmati subsidi tersebut justru masyarakat yang mampu.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, banyak orang kaya yang masih menikmati subsidi BBM. Bahkan, jumlah orang kaya yang menikmati BBM subsidi ini, lebih banyak dari jumlah rakyat miskin yang seharusnya menerima bantuan itu. Menurut Menkeu, salah sasaran itu merupakan konsekuensi dari pemberian subsidi dalam bentuk barang.
Beberapa waktu lalu pun, Presiden Jokowi menyinggung soal subsidi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pertamina. Menurut Presiden, Pertamina menggunakan subsidi tetapi belum ada upaya untuk melakukan efisiensi. Sehingga, presiden meminta kepada kementerian, lembaga serta BUMN melakukan efisiensi belanja sebanyak-banyaknya.
Atas persoalan ini, muncul pula usulan kepada pemerintah agar harga BBM subsidi saat ini dilepas sesuai dengan mekanisme pasar.
Maka, bagaimana solusi mengatasi dilema BBM bersubsidi itu? Bagaimana agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap dilindungi, tanpa memanjakan yang berpenghasilan tinggi?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, di antaranya: Komaidi Notonegoro (Pengamat Energi/ Direktur Eksekutif ReforMiner Institute), Akhmad Akbar Susamto (Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia), dan Kardaya Warnika (Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
