Jelang Pilpres 2024, Bagaimana Menangkal Polarisasi?

Po;arisasi
ilustrasi/istimewa

Semarang, Idola 92.6 FM – Polarisasi di tengah masyarakat sebagai residu Pemilihan Presiden 2019 lalu masih berlangsung hingga sekarang. Media sosial kita saat ini masih selalu riuh ramai dengan perang opini atau sekadar bernada negatif antara dua kubu yang dulu berseberangan dalam preferensi pilihan politik. Label “cebong” dan “kadrun” pun masih begitu lekat pada kedua kubu.

Demikian analisis Litbang Kompas berdasarkan Jajak Pendapat yang dirilis baru-baru ini.

Berdasarkan Jajak Pendapat Litbang Kompas, publik menilai, saat ini hubungan antara dua kubu yang dulu berseberangan dalam pilihan capres masih belum membaik. Sebanyak 45 persen responden dari survei yang dilakukan pada akhir Mei lalu itu menyebutkan, hubungan antara kedua kubu sebenarnya sudah membaik. Namun, porsi yang juga cukup besar yakni 40,3 persen menyatakan sebaliknya justru semakin buruk.

Pemilu 2024
ilustrasi/istimewa

Survei Litbang Kompas juga mengungkap: sebanyak 36,3 persen publik menilai buzzer, inluencer, atau provokator menjadi hal utama yang membuat polarisasi atau keterbelahan di masyarakat makin meruncing; sebanyak 21,6 persen polarisasi disebabkan informasi hoaks atau tidak lengkap; sebanyak 13,4 persen akibat kurangnya peran dari tokoh bangsa dalam meredakan perselisihan; dan sebanyak 5,8 persen menyatakan akibat teknologi media sosial.

Kita memahami, terbelahnya orientasi dan preferensi politik masyarakat adalah konsekuensi logis yang terbilang wajar. Namun sayangnya, yang terjadi kemudian, pembelahan itu justru semakin mengkristal dan dikaitkan dengan identitas-identitas primordial.

Lalu, bisakah hal ini dibiarkan dan diserahkan penyelesaiannya pada mekanisme alam? Menghadapi pemilu serentak 2024 nanti, apakah kedua kutub itu tak semakin meradang dan saling serang?

Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, di antaranya: Fahmi Muhammad Ahmadi  (Sosiolog dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta),  Gun Gun Heryanto (Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan KH Maman Imanulhaq (politisi PKB/ anggota DPR RI). (her/yes/ao)

Simak podcast diskusinya:

Artikel sebelumnyaJNE Berangkatkan 140 Karyawan ke Tanah Suci Setelah 2 Tahun Pandemi
Artikel selanjutnyaPengelola Permainan di Pasar Malam Jolotundo Hentikan Kegiatan
Editor In Chief Radio Idola Semarang.