Manuver Politik Para Menteri Jelang Pemilu 2024, Etiskah?

Ilustrasi
Ilustrasi/Istimewa

Semarang, Idola 92.6 FM – Semakin mendekati masa Pemilu 2024, sejumlah tokoh hingga partai politik mulai intens melakukan giat konsolidasi. Tahun 2022 atau dua tahun menjelang Pemilu seolah menjadi titik awal momen politik menjelang Pemilu.

Tak hanya komunikasi antarparol yang intens, para menteri pun juga semakin masif melakukan safari politik hingga tebar pesona. Pada masa libur Lebaran kemarin misalnya, beberapa menteri yang namanya masuk dalam jajaran calon presiden pilihan publik hasil survei politik menemui sejumlah tokoh agama dengan mengunjungi sejumlah pondok pesantren.

Salah satu menteri itu yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sepanjang libur Lebaran kemarin, menemui sejumlah ulama pemimpin pondok pesantren yang tersebar di Pulau Jawa. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ada pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengunjungi Ponpes Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Golkar itu juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di masa libur Lebaran kemarin. Pada awal Maret lalu, Airlangga juga pernah menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower.

Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara-Erick Thohir juga semakin aktif memoles citra dengan mendatangi ulama se-Pasuruan Raya, Jawa Timur, serta mengunjungi sejumlah ulama pengasuh ponpes di Pasuruan pekan lalu. Selama Ramadhan, ia juga wara-wiri  muncul di acara komedi televisi. Beberapa di antaranya tayang pada waktu sahur atau dini hari.

Manuver-manuver yang dilakukan para menteri yang memiliki intensi untuk berkontestasi pada Pemilu Presiden 2024, menurut sejumlah pihak, sudah berlebihan dan tidak etis. Saat menyampaikan arahannya di Istana Negara baru-baru ini, Presiden Joko Widodo pun mengingatkan agar anggota Kabinet Indonesia Maju, fokus pada tugasnya masing-masing meskipun tahapan Pemilu 2024 sudah akan dimulai pada pertengahan 2022.

Arahan itu disampaikan Presiden sebagai arahan terakhir dari enam arahan yang antara lain terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, kemunculan penyakit baru, dan gejolak ekonomi global akibat perang Ukraina, serta kebijakan moneter Amerika Serikat.

Lantas, mencermati manuver politik para menteri jelang Pemilu 2024, etiskah? Akankah negara berjalan secara autopilot, sejak dua tahun sebelum pemilu? Bagaimana cara civil society mendesak agar para menteri lebih berfokus pada tugasnya?

Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, di antaranya: Prof Firman Noor (Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)), Abdul Fikri Faqih (Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)), dan Kunto Adi Wibowo, PhD, (Direktur Eksekutif lembaga survei KedaiKOPI/dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung). (her/yes/ao)

Simak podcast diskusinya:

Artikel sebelumnyaAirNav Semarang Catat 12 Balon Udara Terbang di Langit
Artikel selanjutnyaMengenal Hepatitis Misterius Akut bersama dr Bagus Setyoboedi

BERIKAN KOMENTAR

Tulis komentar anda!
Tulis nama anda disini