Semarang, Idola 92.6 FM – Pemilihan Presiden tahun 2024 tinggal menyisakan lima bulan lagi. Bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang disebut-sebut akan bertarung di 2024, kini mulai gencar menyampaikan janji-janji manis mereka demi memikat hati masyarakat.
Salah satu kandidat, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto misalnya, disebut-sebut akan menggagas program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program itu diperuntukkan bagi pelajar, siswa pra sekolah, hingga ibu hamil agar mendapat gizi yang seimbang. Program itu diperkirakan membutuhkan anggaran negara hingga ratusan triliun.
Sementara itu, kandidat yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjanjikan kenaikan gaji guru. Ia menyebut gaji guru ideal berkisar antara Rp10 hingga Rp30 juta. Menurutnya, besaran angka itu sudah dihitung dengan cermat oleh pakar keuangan dan pendidikan.
Tak mau ketinggalan, bakal calon Wakil Presiden dari PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkap target terkait dana desa yang ingin dia perjuangkan. Dia menyebut dana desa bisa ditingkatkan hingga Rp5 miliar. PKB pun menjanjikan BBM gratis bagi pemilik sepeda motor jika Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menang di Pilpres 2024.
Lalu, mencermati narasi, gagasan serta janji manis bakal Capres & Cawapres yang sudah mulai santer terdengar, apakah itu semua hanya sekadar janji-janji manis? Apakah secara kalkulasi, kita masih memiliki ‘ruang fiskal’ yang longgar untuk men-deliver janji-janji itu?
Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan narasumber, yakni: Bhima Yudistira Adhinegara (Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS)) dan Prof Firman Noor (Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)). (her/yes/ao)
Simak podcast diskusinya:
